PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENENTUAN
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI ERA PRESIDEN
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
(STUDI KASUS: PEMBELIAN PESAWAT
SUKHOI SU-27 DAN SU-30, SERTA DUA UNIT HELIKOPTER MI-35 KE RUSIA PADA TAHUN
2003)
KELOMPOK
III
ALEXSANDERINA
JOSEPIN R (1110521006)
SUWASISTITI
ESTU SETYANDARI (1210521002)
AMIR
(1210521017)
PROGRAM
STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS
FAJAR
MAKASSAR
2013/2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Indonesia
memiliki karakter politik luar negeri yang bebas aktif hingga saat ini,
sebagaimana tantangan Muso yang mengajak RI untuk bekerjasana dengan Blok
Timur, kemudian dijawab oleh Bung Hatta dalam pidatonya di hotel Borobudur 22
Januari 1975[1]
bahwa Indonesia merupakan negara bebas yang tidak memihak blok manapun, namun
tetap mengambil sikap aktif dalam memenuhi kepentingannnya sendiri. Dalam
pelaksanaan politik luar negeri
tersebut tentunya Indonesia menghadapi berbagai tantangan karena adanya
kepentingan-kepentingan yang dimainkan oleh para aktor politik sehingga arah politik
luar negeri RI berubah-ubah.
Seorang Presiden
tentu memilki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan pembentukan
politik luar negeri suatu negara. Indonesia hingga saat ini telah memiliki enam
orang Presiden, lima orang laki-laki, dan satu orang perempuan. Perempuan itu
kita kenal sebagai Megawati, sebagai putri dari salah seorang bapak Bangsa,
yang juga pernah menjadi Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
Soekarno.
Presiden Megawati
Soekarno Puteri dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001, yang
merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Dia merupakan presiden pertama
peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian
besar di bidang ekonomi dan politik, sebab pada pemerintahannya, masalah yang
dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan Orde Lama seperti masalah
krisis ekonomi dan penegakan hukum.
Untuk mengatasi masalah
ekonomi yang tidak stabil di bidang ekonomi, ada beberapa keputusan atau kebijakan
yang dikeluarkan Megawati seperti mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80
milyar US$ yang merupakan warisan Orde Lama, dikeluarkan kebijakan yang berupa
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri
dapat berkurang US$ 34,66 milyar. Kedua mengatasi krisis moneter, Megawati
berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930, Kurs mata uang rupiah
dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap
BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat
berkurang dan Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat
ditingkatkan, serta mengatasi korupsi, dengan dibentuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).[2]
Pengaruh
psikologi dalam menentukan kebijakan di Bidang Politik dapat dilihat dengan
sikap megawati yang mengeluarkam beberapa hal penting seperti Mengadakan pemilu
yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode
yaitu Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung dan Periode
kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun
2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat
langsung memilih presidennya. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil
pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
sebagai pemenang.
Sementara di
bidang Militer pemerintahan beliau melihat militer pada pemerintahannya kurang
terlihat secara jelas. Hal ini mungkin dikarenakan Megawati bukan berasal dari background militer, melainkan sipil. Perwakilan ABRI di MPR/DPR dihapus. Jabatan menteri,
gubernur, dan bupati tidak ada lagi dari kalangan militer. Militer kembali ke
barat, tidak lagi ikut mengelola negara. Militer hanya mengamankan negara terhadap
invasi dari luar saja.
Keamanan
dalam negeri diserahkan kepada Polri yang tidak lagi bergabung dengan TNI yang
dahulu dinamakan ABRI. Peran militer yang hanya sebatas sebagai alat untuk
pertahanan negara pada pemerintahan Megawati dilakukan agar dilema yang pernah
terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pemerintahan yang didominasi
oleh militer sehingga terkesan otoriter, tidak terulang kembali, sehingga
masyarakat Indonesia tidak merasa takut dalam berbagai hal, karena militer
benar – benar hanya sebagai alat pertahanan negara saja.
Pada masa
kepemimpinan Megawati diwarnai dengan berbagai peristiwa domestik dan juga
internasional yang berdampak buruk pada proses pengambilan keputusan bagi RI,
yang berupa kebijakan luar negeri. Salah satu kebijakan kontroversial pada masa
Megawati yaitu pembelian pesawat sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 serta dua unit
helikopter MI-35[3]
kepada Rusia. Timbul lah berbagai reaksi, beberapa kalangan menganggap
kebijakan tersebut tidak memikirkan nasib rakyat yang masih miskin, dan
terdapat beberapa kejanggalan dan ketidak transparanan dalam proses pembelan,
sedangkan pembelian tersebut tetap berjalan, tanpa memperhatikan anggara APBN
yang ditetapkan oleh DPR Khusus untuk Kemhan.
Maka setiap tahun
TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui
APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit
organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung
digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi,
yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU[4].
Adapun anggara
yang dikeluarkan oleh DRP di era Megawati Soekarnoputri untuk Kemhan masih
kecil yaitu Rp21 triliun[5].
Walaupun anggaran untuk Kemhan sedikit tetapi di bidang ekonomi malah memiliki
penigkatan yang signifikan, walaupun sebelumnya memiliki masa kelam ekonomi
dari pemerintahan sebelumnya.
Setelah Gus Dur turun,
Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Pemerintahan Megawati mewarisi
kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan
Gus Dur. Meskipun IHSG dan nilai Rupiah meningkat cukup signifikan sejak
diangkatnya Megawati menjadi presiden melalui Sidang Istiimewa (SI) MPR,
posisinya tetap belum kembali pada tingkat pada saat Gus Dur terpilih menjadi
presiden.
Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gus Dur terus
terasa jika terlihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, seperti
tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Suku
bunga untuk sertifikat bank Indonesia(SBI), misalnya, pada awal pemerintahan
Megawati mencapai di atas 17%, padahal saat awal pemerintahan Gus Dur hanya
sekitar 13%. Bersamaan dengan itu tingkat suku bunga deposito perbankan juga
ikut naik menjadi sekitar 18%, sehingga pada saat itu menimbulkan kembali
kekhawatiran masyarakat dan pelaku bisnis bahwa bank-bank akan kembali
melakukan bleeding.[6]
Dari hal ini menimbulkan suatu hal yang sangat penting untuk
diketahui dalam pemerintah Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri bapak proklamator
republik Indonesia. Mulai dari pemerintahannya dalam mengatasi fenomena global
maupun domestik yamg menguncang pemerintahannya mulai 2001-2004.
B. Rumusan
Masalah.
Berdasarkan latar belakang, maka
permasalahan yang ingin dijawab adalah;
1.
Bagaimana
Proses Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Politik Luar Negeri era Megawati
dalam mengatasi masalah dalam pemerintahannya?
2.
Bagaimana
Proses Pemerintahan Megawati yang memutuskan melaksanakan Imbal Beli Pesawat
dan Helikopter dari Rusia?
BAB II
TEORI KONSEPTUAL
A. Kepemimpinan Psikologis
Membahas mengenai psikologi kepemimpinan tidak dapat lepas
dari pengertian kepemimpinan itu sendiri, pemimpin, dan kelompok. Kajian
kepemimpinan sendiri dalam sejarah telah dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu
mulai dari sosiologi, politik, manajemen, dan yang terakhir psikologi. Kajian
mereka berbeda menurut sudut pandang masing-masing, tetapi ada benang merah
yang dapat dirunut. Benang merah tersebut antara lain adalah adanya hubungan
antar orang dalam kelompok tersebut.
Menurut Tead; Terry; Hoyt, Pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan
atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada
kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai
tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.[7]Sedangkan
menurut Muhibbin Syah (2001), Pengertian Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu
maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka
adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara,
duduk , berjalan dan lain sebgainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi
berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.[8]
Setidak –
tidaknya ada dua teori atau pendekatan penting yang relevan dengan pembicaraan
tentang psikologi kepemimpinan. Yang pertama adalah teori tingkat kebutuhan
Maslow, dan kedua teori kekuasaan French dan Raven. Abraham Maslow mengemukakan
bahwa kebutuhan manusia itu terbagi dalam lima tingkatan dalam hal urutan
pemenuhannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial,
kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.[9]
Kebutuhan fisik
adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan hidup seseorang, seperti
makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan keamanan berkenaan
dengan kebutuhan seseorang akan perlingdungan dari bahaya dan ancaman keamanan
baik fisik maupun non-fisik. Kebutuhan sosial bersangkutan dengan kebutuhan
seseorang untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan oranglain di dalam
masyarakatnya. Sedangkan kebutuhan akan penghargaan atas apa yagn ada padanya
seperti kemampuan, potensi, prestasi dansebagainya. Selanjutnya, kebutuhan
aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk menampilkan diri pada tingkat
yang terbaik sesuai dengan potensinya, misalnya menjadi pekerja yang baik,
olahragawan berprestasi, dan lain – lain.
Untuk menganalisa peran kepemimpinan psikologis megawati
dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia dan Pengambilan Keputusan secara
umum, penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri (foreign policy)
yang jika ditarik dalam dimensi makro, tentu akan berpengaruh pada politik luar
negeri RI saat itu. Ada tiga paradigma yang digunakan Graham Allison[10] dalam
menganalisa politik luar negeri suatu negara, yaitu :
1. Model Aktor Rasional, yang
dipengaruhi oleh para decision maker
yang cenderung monolitik.
2. Model Proses Organisasional,
yakni bahwa organisasi yang berbda pada suatu negara bertindak berdasarkan
standar kapabilitas serta kebiasaan yang membatasi Presiden dan penasehatnya
untuk menentukan pilihan.
3. Model Proses Birokratis, yaitu
dalam pembuatan keputusan beberapa orang berkumpul untuk membuat
keputusan-keputusan yang penting, yang menghadirkan intrik-intrik birokratis
sehingga memunculkan reaksi apa yang harus dilakukan negara.
Selain itu, K.J.Holsti[11]
mengatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang
dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan
suatu perubahan dalam lingkungan melalui kebijakan, sikap atau tindakan negara
lain, baik dalam hal militer, ekonomi, energi, teknik, lingkungan, kultural dan
juga kemanusiaan.
Kebijakan luar
negeri dalam perumusannya untuk pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa
hal, seperti yang disebutkan oleh James N. Rossenau[12] yang menyatakan lima variable dapat mempengaruhi pembuatan
politik luar negeri suatu negara yaitu:
1. Variabel Ideosinkretik, berkaitan dengan
karakter psikologis dan image pembuat keputusan.
2. Variabel Peranan, sebagai
peraturan-peraturan perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan
pekerjaannya.
3. Variabel Birokratis, meliputi struktur
dan proses pemerintahan yang berjalan serta dampaknya bagi polugri.
4. Variabel Nasional, meliputi atribut
nasional yang mempengaruhi hasil politik dalam negeri.
B. Feminisme Pemerintahan.
Istilah “ feminisme “ sangat penting untuk diketahui
sekaligus dipahami seiring dengan aktivitas atas pencerahan yang dilakukan para
penggiat gender di masyarakat. Seringkali mereka mendapat pertanyaan terkait
dengan apakah “ isme “ yang melatarbelakangi pemikiran pemikirannya, bahkan
secara ekstrem dipojokkan dengan apakah cocok berpatokan pada feminisme yang
nota bene berasal dari dunia barat yang sangat berbeda dengan kondisi ketimuran
Indonesia ( baca patriarkhi )
Feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu “ femina “ atau
perempuan dan gerakan ini mulai bergulir pada tahun 1890an seiring dengan
keresahan yang dirasakan oleh perempuan dan laki laki yang menyadari adanya
relasi yang timpang antara laki laki dan perempuan di masyarakat. Gerakan ini
mengacu ke teori kesetaraan laki-laki dan perempuan dan pergerakan tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh hak hak perempuan. Sekarang ini kepustakaan
internasional mendefinisikan feminisme sebagai pembedaan terhadap hak hak perempuan
yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki laki. Dalam perkembangannya
secara luas kata feminis mengacu kepada siapa saja yang sadar dan berupaya
untuk mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan.Feminisme seringkali
dikaitkan dengan emansipasi yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai pembebasan atau dalam hal isu isu perempuan, hak yang sama antara laki
laki dan perempuan.[13]
Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman
atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan
budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan diantara
perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan
perdebatan mengenai pemikiran feminis, sebagaian didasarkan atas alasan
(misalnya akar kebudayaan) patriarkhi dan dominasi laki-laki, dan sampai
resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan,
kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender.
Teori feminisme menfokuskan diri pada pentingnya kesadaran
mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori
ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu
adanya konflik kelas, konflik ras, dan, terutama, karena adanya konflik gender.
Feminisme mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang
mendominasi dan didominasi, serta sistem hegemoni di mana kelompok subordinat
terpaksa harus menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang
berkuasa. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok
yang lemah dengan kelompok yang dianggap lebih kuat.
Penggunaan teori ini dalam kritik sastra adalah untuk
mengupas lebih mendalam sebuah karya sastra dari segi feminisme, yang berarti
sebuah kedudukan yang akan diberikan oleh pengarang kepada kaum wanita dalam
karya sastranya. Berbagai ragam kritik feminisme yang dapat digunakan untuk
membedah sebuah karya sastra diantaranya adalah kritik ideologis, genokritik,
sastra feminis sosialis, psikoanalitik, lesbian dan etnik.[14]
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Biografi
Singkat Megawati Soekarnoputri
Perempuan bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setiawati
Soekarnoputri ini lahir sebagai puteri kelima dari Ir Soekarno di Yogyakarta
tanggal 23 Januari 1947. Ia menghabiskan masa pendidikan dari SD hingga SMA di
Perguruan Cikini, sedangkan masa Perguruan Tinggi hanya dirasakannya dua tahun
(1965-1967) di Fakultas Pertanian UNPAD Bandung, karena Soekarno ayahnya sakit.[15]
Namun demikian ia kemudian merintis karir dalam bidang
politik di Indonesia dan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia dan
berjodoh dengan Taufik Kiemas - aktifis partai yang sama, lalu ia menjadi Ketua
Umum dalam Partai tersebut sejak tahun 1993 hingga partai tersebut berubah
menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berhasil
melambungkan namanya hingga ia terpilih sebagai Presiden perempuan pertama,
masa jabatan 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 yang menggantikan KH.
Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan membentuk kabinet Gotong Royong.
B. Karakter
Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.
Menurut William Marson,[16]
ada empat tipe pemimpin yang dapat dikelompokkan, yaitu tipe D (Dominance), I (Influencing ), S (Steadiness),
dan C (Compliance). Dari tipe
tersebut, Megawati termasuk tipe C, karena ia cenderung emosional, kurang
konsisten, cukup demokratis (leissez-faire),
pendendam, hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang ia kenal dan tak mau
repot.
Hal ini terbukti karena dalam beberapa proses pengambilan
keputusan, ia menyerahkan kepada tiap bawahannya untuk memutuskan sendiri
sesuai tugas masing-masing gaya komunikasinya termasuk high context culture sehingga sulit dipahami, ia lebih sering
membahas masalah “perempuan” dibanding masalah negara. Ia juga kurang menerima
kritik mahasiswa dan media dan Juga ia mengingat musuh sebagai musuh (tidak
datang saat SBY dilantik).[17]
C. Tantangan
Domestik dan Internasional.
Keadaan domestik saat itu, Pemerintahan Gusdur lewat poros
tengah, tidak banyak memperbaiki keadaan Indonesia. Megawati sendiri sebagai
Wapres saat itu, belum merasa siap untuk menggantikan Gusdur[18]
Namun, berdasarkan UU dia harus maju menggantikan Gusdur. Sedangkan
perekonomian Indonesia saat itu masih terlilit hutang warisan Orde Lama pada
IMF. Lalu terjadinya tuntutan daerah Aceh dan Papua untuk memisahkan diri dari
NKRI, selain itu intrik politik mulai terjadi, untuk menghadapi pemilu 2004,
lepasnya pulau Sipadan-Ligitan, ditambah terjadinya aksi terorisme di Kedutaan
Besar Australia, Bom Bali I dan II, Atrium, dan hotel JW.Marriot Sedangkan
dunia internasional saat itu ramai menyoroti masalah terorisme terutama Amerika
Serikat pasca serangan 911, masalah profilerasi nuklir Irak dan Korut, juga
menguatnya dukungan bagi Palestina untuk berdaulat.
Hal ini sangat dilematis sekali karena berbagai usaha
diplomasi harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terbatasnya tenaga
diplomatik yang capable saat itu baik
dalam kabinet maupun Departemen Luar Negeri. Sehingga Megawati turun ke berbagai
negara untuk melakukan diplomasi secara ekstensif walaupun menuai kritik
mengenai substansi dan frekuensi kunjungan.
Pada satu sisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di
dunia harus menciptakan citra baik, khususnya terhadap Barat yang sedikit
sekali berinvestasi di Indonesia dan bahkan Amerika Serikat belum mencabut
status embargo militer. Sedangkan di sisi lain, Indonesia harus mempertahankan
kelangsungan perekonomiannya, ditenggah menguatnya supply produk dalam
negeri dan menurunnya demand di luar negeri, salah satunya dengan
melakukan transaksi perdagangan imbal beli dengan Rusia (Timur).
Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati
juga sangat berat. Menurut data BPS[19],
inflasi tahunan pada awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 2%, sedangkan pada
awal pemerintahan Megawati atau periode Januari-Juli 2002 tingkat inflasi sudah
menjadi 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan atau year on year selama periode Juli
2000-Juli 2001 sudah mencapai 13, 5%. Perkembangan ini pada saat itu sangat
mengkhawatirkan karena dalam asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi pemerintah
menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.
Era Megawati memiliki kinerja ekonomi Indonesia yang
menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB[20].
Seperti yang ditunjukkan pada pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3%
dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus
hingga akhir periode Megawati yang mencapai 5,1%. PDB nominal meningkat dari
164 miliar Dolar AS pada tahun 2001
menjadi 258 miliar Dolar AS tahun 2004. demikian juga pendapatan perkapita
meningkat persentase yang cukup besar dari 697 Dolar AS ke 1.191 Dolar AS
selama periode Megawati. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 9,3%
tahun 2002 dibandingkan 5% tahun 2001, dan terus naik hingga mencapai 12% tahun
2004. Namun demikian, neraca perdagangan (NP), yaitu saldo ekspor (X)-impor (M)
barang, maupun transaksi berjalan (TB), sebagai persentase dari PDB, mengalami
penurunan.
BAB IV
ANALISIS
A. Analisis
Kebijakan.
Dalam suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan luar
negeri, tentu mempertimbangkan faktor domestik. Saat itu, terjadi penurunan
nilai IHSG karena pengaruh isu terorisme, dan juga keguncangan rupiah terhadap
dolar, juga hutang negara yang masih menumpuk. Hal ini mendesak pemerintah
untuk berupaya memperbaiki citra maupun keadaan dalam negeri, terlebih
kepercayaan rakyat saat itu sedang terombang ambing menjelang Pemilu 2004.
Seorang wanita yang
merupakan anak dari bapak proklamator Indonesia yakni Megawati dapat
membuat suatu keputusan dalam hal ini guna terwujudnya Indonesia yang makmur.
Dimana megawati terlihat sangat menikmati perannya sebagai Presiden dengan
mengutus Rini S. yang dekat dengannya secara pribadi, dengan membuat suatu keadaan
yang harus diterima (fait akompli)
dan merasa sebagai eksekutif dengan wewenang veto.
Namun, karena hubungannya yang tidak harmonis dengan media,
maka kemudian banyak berita yang semakin mengkritik pemerintahannya. Seperti
yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte[21]
bahwa “Pena lebih berbahaya daripada seribu bayonet.
Sehingga persoalan semacam ini dapat membuat kepercayaan rakyat luntur dan tak
lagi memilihnya sebagai Presiden pada periode berikutnya. Proses komunikasi
Megawati sangat menghambat penyelesaian permasalahan. Prioritas pembangunan
saat itu lebih memilih pada pertahanan militer dengan membeli dua unit Pesawat
Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dan dua unit Helikopter MI-35, bernilai sekitar 1
triliun rupiah yang merugikan petani,
daripada proyek infrastruktur yang lebih mengutamakan rakyat banyak.
Selain itu, Soesastro Hadi mengatakan “bahwa belum adanya
perumusan strategi yang jelas mengenai faktor ekonomi, dalam arti, peran, dan
kepentingannya dalam politik luar negeri Indonesia”. Hal ini sejalan dengan
adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR yang kurangnya
koordinasi dan komunikasi, sehingga menyebabkan kebingungan bagi rakyatnya.
Bahkan, bagi pemerintah dan DPR sendiri, hal ini dibuktikan dengan pernyataan
DPR yang tidak berubah, sebelumnya tidak sepkat menjadi sepakat setelah
melakukan sidang yang waktunya berjauhan setelah Perjanjian imbal beli
dilaksanakan. Adapun alasan kenapa DPR
berubah pendapat karena sudah dilakukannya Sidang Kabinet Terbatas.
Untuk masalah perjanjian imbal beli itu, Presiden Megawati
Soekarnoputri meminpin Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, tertutup bagi
wartawan. Menteri yang terlihat hadir antara lain tiga Menko, yaitu Menko
Polkam, Menko Perekonomian dan Menko Kesra, Panglima TNI Jenderal Endriartono
Sutarto, Kasau Marsekal Chappy Hakim, dan Menperindag Rini Suwandi. Sidang
terbatas itu sendiri berlangsung mulai pukul 15.30 WIB. Saat berakhir, semua
peserta sidang tutup mulut kepada wartawan.
Hanya Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menjelaskan lebih
lanjut mengenai sengketa Sukhoi ini akan selesai dengan adanya penjelasan dari
Pemerintah bahwa tidak ada niat untuk melangkahi DPR. Selain itu, pembelian
Sukhoi memang dapat dibenarkan untuk kepentingan nasional.[22]
Mengenai Imbal beli yang
berarti suatu mekanisme perdagangan dalam dunia internasional, dimana alat
pembayarannya terdiri dari senilai uang dan komoditas, berdasarkan harga yang
ditetapkan bersama secara kredit. Dalam hal ini, pembelian dua unit Pesawat
Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dan dua unit Helikopter MI-35, bernilai sekitar 1
triliun rupiah, dibayar dengan uang muka 12.5% dan sisanya diangsur selama 24
bulan berupa imbal dagang produk pertanian Indonesia seperti kedelai dan kelapa
sawit.[23]
Hubungan bilateral Indonesia-Federasi Rusia
semakin berkembang setelah penandatanganan ”Declaration of the Republic of
Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and
Partnership Relations in the 21st Century”, yang ditandatangani Presiden
Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir V. Putin, 21 April 2003 di Moskow.
Dokumen ini membentuk landasan baru hubungan kerja sama strategis (strategic
partnership) dalam tingkatan global, regional dan bilateral. Kerjasama
militer kedua negara tersebut antara lain berupa penjualan senjata dan alat
pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain kerjasama teknis dan jual-beli
senjata, kedua negara itu juga sepakat menggelar pelatihan bersama dan
pendidikan perwira Indonesia di Rusia, atau sebaliknya.
Secara jangka
panjang, kebijakan pengadaan alutsista membangun keseimbangan hubungan antara
negara-negara besar yang menjadi mitra strategis Indonesia. Pengadaan peralatan
militer buatan AS, UE, Cina atau Australia tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan
masing-masing angkatan. Tetapi merujuk pengalaman pahit embargo senjata dari AS
dan sekutunya, dengan sendirinya Indonesia menyesuaikan diri. Indonesia telah
mendapat pelajaran yang berharga dari embargo militer AS. Akibat embargo
tersebut menimbulkan keinginan Indonesia untuk mencegah ketergantungan atas
satu penyedia perlengkapan militer. Saat ini, Rusia yang diakui banyak pihak
sebagai pemain unik dari pasar senjata dunia dapat menjadi partner paling
menjanjikan bagi Indonesia.
Rusia mewarisi
potensi teknologi militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di
dunia, selain AS, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memproduksi
seluruh elemen penting dari persenjataan modern. Penjualan ekspor tahun 2005
terdiri atas 60% dari total produksi Almaz-Antey,
perusahaan yang saat ini menduduki posisi 30 dalam peringkat US Defense News
yang memasukkan 100 perusahaan pertahanan top dunia.
Rusia telah
menciptakan senjata anti tank modern jarak jauh yang mematikan. Peralatan
tempur yang akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki sejumlah keunggulan
termasuk daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan.
Peralatan tempur yang akan dibeli termasuk enam pesawat tempur Sukhoi, dua
kapal selam dan sembilan helikopter.[24]
Secara politik,
ini akan memberikan ruang gerak bagi Indonesia agar tidak bergantung pada
Amerika Serikat jika suatu waktu nanti negara Amerika Serikat menjatuhkan
embargo kembali. Kerja sama pertahanan dengan Rusia akan membuka jalan bagi
Indonesia atas akuisisi teknologi militer modern, bahkan hingga kepada produksi
bersama atas senjata-senjata baru, seperti India dan Cina, dan tidak akan ada
biaya-biaya politik atas kerja sama tersebut.
Kerjasama dengan
Rusia, bukan hanya memanfaatkan uang, teknologi pesawat, tetapi memindahkan
kekuatan teknologi udara Rusia ke Indonesia adalah agar cita-cita Indonesia
tidak hanya menjadi pemilik teknologi, tetapi juga menguasai, sehingga
Indoensia menjadi negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara, sekaligus
mengembalikan kejayaan pertahanan tahun 1960-an yang pernah diukir oleh
Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi adalah kerjasama ini dimafaatkan untuk
pengembangan teknologi, transfer teknologi dan berbagi teknologi.[25]
A.1. Kontra Kebijakan.
Hasil dari kunjungan Megawati ke Rusia, yakni dengan adanya
Perjanjian pembelian dua unit pesawat sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dan dua unit
helikopter MI-35 yang ditandatangani oleh, Rini Suwandi sebagai project officer yang ditunjuk oleh Sudar
S.A sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri sekaligus juru runding RI dalam
pembelian tersebut dan Dirut Bulog, Widjanarko Puspayu, disaksikan langsung
oleh Megawati pada 22 April 2003 di Moskow.
Sedangkan hingga bulan Juli Panglima TNI Jenderal TNI
Endriartono Sutarto dan Juru bicara Dephan, Marsekal Pertama Azis Manaf
menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui proses imbal beli tersebut. Hal ini
menunjukkan telah terjadinya pelanggaran UU No.3 tahun 2002 tentang pertahanan
negara, pasal 16 ayat 6 yang menyatakan bahwa :
“Menhan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan,
perekrutan, Pengelolaan sumber daya nasional serta pembi
naan tekhnologi dan
industri pertahanan bagi Tentara Nasi
onal Indonesia”
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Komisi I DPR, bahwa
Dephan tidak menganggarkan untuk Sukhoi, sehingga hak bujet DPR telah
dilangkahi. Pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, tidaklah relevan
dengan fungsi seharusnya karena tidak adanya koordinasi secara terstruktur.
Maslahnya lagi adalah Megawati dan Rini Suwandi memiliki kedekatan khusus,
padahal ia tak dapat menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan harga
per-unit dari peralatan militer tersebut, sehingga dugaan terjadinya mark up dana semakin besar.[26]
Dalam APBN 2003 tidak ada alokasi dana untuk pembelian senjata
dari Rusia terhadap Depkeu, sehingga Budiono sebagai Menkeu saat itu
mengusulkan untuk menggunakan dana APBN yang seharusnya untuk bencana dan
cadangan umum. Dilengkapi pula dengan aksi unjuk rasa ratusan petani yang
teregabung dalam Solidaritas Petani Jawa Barat. Mereka mengecam kebijakan
Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan memprioritaskan
anggaran untuk membeli gabah petani yang harganya menurun drastis, sedangkan
impor beras dari luar negeri masih dilakukan dengan alasan kemarau panjang.
Mereka menuntut dikembalikannya fungsi Bulog sebagai lembaga ketahanan pangan
untuk menstabilkan harga dan pengadaan pangan.[27]
Sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan pemerintah terletak
pada pertama, perundingan RI-Rusia yang tertutup, rahasia dan kilat. Kedua,
Pemerintah telah melanggar beberapa perundang-undangan yang ada. Ketiga, pihak
yang terlibat kurang kompeten dalam bidangnya, sebagai bukti bahwa Kepala staf
AU Marsekal Chepy Hakim mengatakan bahwa tidak ada rencana TNI-AU membeli sukhoi
karena pesawat tersebut dinilai berkulitas buruk.
A.2.
Pro Kebijakan.
Pemerintah
berargumen bahwa imbal beli tersebut dikarenakan adanya metode baru dalam
pembelian yang dapat membantu mempromosikan ekspor non-migas RI, untuk menambah
devisa negara. Selain itu, TNI AU dianggap tidak memiliki alat militer canggih
selama Indonesia masih diembargo militer oleh AS yang menyebabkan peralatan
militer Indonesia tidak dapat difungsikan secara optimal, sehingga diperlukan
peralatan tempur untuk mengantisipasi pelanggaran batas wilayah darat, laut,
dan udara RI yang menimbulkan nilai kerugian yang tidak sedikit.[28]
Secara ekonomi
Megawati menjelaskan bahwa “hal tersebut kurang berpengaruh karena dibuktikan
dengan penurunan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
pendapatan perkapita (tahun 2001 0,7 juta lebih besar dari tahun 2000)”. Hal
ini menunjukkan prestasi kebijakan Megawati untuk menjaga citra kemandirian RI
tanpa harus memberatkan APBN dan unjuk gigi pada AS. Sedangkan Panglima TNI
Sutarto kemudian berbicara lagi bahwa “proses imbal beli ini tidak melanggar
prosedur anggaran pertahanan negara sebab pembelian tersebut telah disetujui
Dephan agar melalui Perum Bulog”.
Sebetulnya kebijakan
pembelian sukhoi telah ditetapkan sejak tahun 1997, dengan anggaran yang
bersumber dari Dephan, namun terhambat oleh krisis ekonomi saat itu. Maka,
ketika Rusia menawarkan imbal dagang, pemerintah mempertimbangkan keadaan supply yang menekan harga komoditi
Indonesia sehingga diambil langkah comercial
market[29]
sehingga anggaran yang digunakan tahnun 2003 berasal dari Bulog. Hubungan
RI-Rusia semakin meningkat dengan adanya kerjasama seperti ini sebagai suatu
bentuk realisasi. Kesepahaman antara DPR dan eksekutif pun telah terjadi
sehingga permasalahan ini dianggap sudah jelas.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan pembelian pesawat sukhoi jenis SU-27 dan SU-30
serta dua unit helikopter MI-35 kepada Rusia dipengaruhi oleh factor-faktor
sebagai berikut : Pertama kepemimpinan Megawati sebagai aktor utama berserta
segala karakter dan pola komunikasinya yang tidak efektif. Kedua, adanya
pengaruh keadaan dalam negeri yang sangat kompleks, yakni terjadinya aksi
terrorisme, keadaan politik yang akan menuju Pemilu dan bahkan hal yang sangat
penting yaitu masalah perekonomian negara yang harus diselamatkan, sehingga
konsentrasi para aktor politik pun terpecah.Ketiga, pengaruh persoalan
internasional yang sedang menyorot Indonesia, terlebih Pasca secarangan 911 di AS
yang sebelumnya tlah sensitive dengan memperlakukan embargo militer pada
Indonesia. Keempat yaitu, mempertahankan citra negara dengan politik bebas
aktif, tidak memihak barat atau timur, agar posisi Indonesia dalam percaturan
Internmasional semakin dianggap.
Kebijakan pembelian pesawat sukhoi jenis SU-27 dan
SU-30 serta dua unit helikopter MI-35 kepada Rusia menimbulkan kontroversi
karena menunjukkan terjadinya saat –saat dimana pemimpin harus memutuskan
sesuatu yang tegas demi kepentingan negara secara terkoordinasi. Namun tidak
adanya keterbukaan dan koordinasi yang terstruktur sehingga Pemerintah terkesan
tak tegas. Selain itu juga kurangnya proses komunikasi yang efektif, bukan
hanya bagi kalangan eksekutif dan legislatif saaja, tapi juga bagi rakyat dan
juga media masa.
DAFTAR PUSTAKA
Buku;
Ayu, Rindu.
Syarifah Ida Farida.2009. Laporan Hasil Penelitian Universitas Al
Azhar Indonesia-Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.
Jakarta.
Djelantik,
Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori
dan Praktik. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Djalal, Hasyim. 1990. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam
Dasawarsa. Jakarta: CSIS.
J, Philips
Vermonte. 2005. Demokratisasi dan Politik
Luar Negeri Indonesia : Membangun Citra Diri. Jakarta: CSIS.
Lesmana, Tjipta.
2009. Dari Soekarno sampai SBY-Intrik
& Lobi Penguasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Mochtar,
Kustiniati. Mohamad Roem. 1989. Diplomasi
Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta: PT Gramedia.
Soerapto, R.1997.
Hubungan Internasional : Sistem,
Interaksi dan Perilaku, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought : Pengantar paling
Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, terj. Aquarini Priyatna
Prabasmoro.Yogyakarta : Jalasutra
Welleck, Rene dan Austin Warren. 1990.
Teori Kesusastraan, terj. Melani
Budianta. Jakarta : Gramedia.
Internet;
https://www.academia.edu/6779635/Kebijaksanaan_Perekonomian_Indonesia_selama_era_reformasi_sampai_sekarang.
Diakses tanggal 21 Januari 2015, Pukul 20.28 WITA.
http://www.gatra.com/2003-07-08/artikel.php?id=29848,
diakses pada 8 Juli pukul:01.53 WITA.
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=15166.
Diakses pada Tanggal 03 Januari 2015, pukul 02.27 WITA.
http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=352&jenis=plt,diakes
pada tanggal 03 Januari 2015, pukul 01.58 WITA.
http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerjasama-dengan-rusia/.
Diakses pada Tanggal 03 Januari 2015pukul, 01.39 WITA.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/23/nas9.htm.
Diakses pada tanggal 03 Januari 2015, Pukul 12.00 WITA.
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/.
Diakses tanggal 3 Januari 2015, Pukul 12.05 WITA.
http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/. Diakses tanggal 3
Januari 2015, Pukul 12.05 WITA.
http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia.
Diakses pada tanggal 03 Januari 2015, Pukul 11.51 WITA.
https://reffisoebagyo4.wordpress.com/2013/09/10/kebijakan-presiden-bj-habibi-sampai-presiden-megawati/.
Diakses tanggal 21 Januari 2015, Pukul 20.32 WITA.
http://202.146.5.33/utama/news/0307/04/133044.htm.
Diakses pada tanggal 03 Januari 2015, pukul 01.59 WITA.
[1] Mochtar,
Kustiniati. Mohamad Roem - Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta : PT
Gramedia, 1989, hlm 84.
[2]https://www.academia.edu/6779635/Kebijaksanaan_Perekonomian_Indonesia_selama_era_reformasi_sampai_sekarang.
Diakses tanggal 21 Januari 2015, Pukul 20.28 WITA.
[3] http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/23/nas9.htm.
Diakses tanggal 3 Januari 2015, Pukul
12.00 WITA.
11.51 WITA.
12.05 WITA.
[6] https://reffisoebagyo4.wordpress.com/2013/09/10/kebijakan-presiden-bj-habibi-sampai-presiden-megawati/. Diakses tanggal 21 Januari 2015, Pukul 20.32 WITA.
Januari 2015,
Pukul 12.05 WITA.
[8] http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/. Diakses tanggal 3 Januari 2015, Pukul 12.05 WITA.
[9] Soerapto,
R. Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997, hlm 87.
[10] Ibid, Soerapto, R, hlm 200-201.
[11] Ayu,
Rindu. Syarifah Ida Farida. Laporan Hasil Penelitian Universitas Al Azhar
Indonesia-Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi. Jakarta,
2009. Hal. 23
[13] Tong, Rosemarie
Putnam. Feminist Thought : Pengantar paling Komprehensif kepadaAliran Utama
Pemikiran Feminis, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro.Yogyakarta : Jalasutra,
1998. Hal. 58
[14] Welleck,
Rene dan Austin Warren. Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianta. Jakarta :
Gramedia, 1990. Hal. 49
[15] Op. Cit., Ayu, Rindu, Hal. 9
[16]
Lesmana, Tjipta. Dari Soekarno sampai SBY-Intrik & Lobi Penguasa.
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Hal. 15
[17] Ibid, Lesmana, Tjipta. Hal. 45
[18] J,
Philips Vermonte. Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia : Membangun
Citra Diri.
Jakarta :
CSIS, 2005. hlm 35.
[20] http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=352&jenis=plt, Diakses tanggal 21 Januari 2015, Pukul 21.40 WITA.
[21] Djelantik, Sukawarsini. Diplomasi antara Teori dan
Praktik. Yogyakarta , Graha Ilmu : 2008.
[24] Hasyim
Djalal. 1990. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa. Jakarta: CSIS.
Hal. 207
3 Januari
2015 pukul, 01.39 WITA.
[26] Op.
Cit.,. Lesmana, Tjipta. Hal. 87
[27]http://www.gatra.com/2003-07-08/artikel.php?id=29848, diakses
pada 3 Januari 2015 pukul:01.53 WITA.
[28] http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=352&jenis=plt,diakes pada 03 Januari 2015, pukul ; 01.58 WITA.
[29] http://202.146.5.33/utama/news/0307/04/133044.htm
,diakses pada 03 Januari 2015, pukul 01.59 WITA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar