PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN PROFESI (KKLP)

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Diajukan Sebagai Syarat Lulus Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP)

Di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Tahun 2015

AMIR

  1210521017

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

                                                         2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim

       Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas anugerah yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, sehingga penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan taslim atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menjadi rahmatan lil alamin.

       Laporan KKLP ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan KKLP ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1.      Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabbar, MPA, selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.

2.      Dede Rohman, S.IP, selaku Ketua Progran Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

3.      Andi Meganingratna, S.IP., M.Si, sebagai Penanggung Jawab KKLP yang telah memberikan bimbingan yang berarti bagi penulis.

4.      Dimas Muhammad, S.IP sebagai Pembimbing KKLP yang tak pernah bosan memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses KKLP ini Berlangsung.

5.      Para Dosen HI (Bapak Achmad, S.IP, Ibu Kardina, S.IP., MA, Bapak Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.) dan Staf Akademik FEIS dan Universitas, Serta Staf P3K2 Asia Pasifik dan Afrika (Pak Hery, Bu Yani, Pak Budi, Pak Yudi, Pak Dery, Pak Iqbal, Pak Arifi, Ibu Lola, Ibu Mela, Ibu Dita dan Ibu Sendi) atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang mereka berikan kepada penulis.

6.      Teman-teman Magang Periode September (Agustina Siahaan, Yoseph Siregar, Mars dan Putri )

Terima Kasih pula untuk:

1.      Bapak dan Ibuku tercinta, Fatang dan Nati untuk semua cinta yang tak terbatas, semua doa yang tak putus dan pengorbanan yang tak ada habisnya.

2.      Kakakku tercinta beserta Keluarga Kecilnya, Roslina, Abdul Halim dan Muhammad Abiyallahu Akbar.

3.      Teman-temanku di HI UNIFA 12 : Akram, Ilham, Jefri, Simon, Abi, Lovyi, Estu, Ifa, Ipa, Lia, Sweeta, Uci, Tri  dan semua kawan HI 12 yang lain; Ani, Oji, dan Bayu KW

4.      Teman serumah KKLP Periode 1 – 30 September 2015, Muhammad Akram (Pusat Pengembangan Kebijakan dan Kawasan Organisasi Internasional(P3K-OI) dan Tetangga rumah Swasistiti Estu setyandari (Ditjen Amerika dan Eropa Barat)

       Penulis menyadari, masih banyak kekeliruan dan kekurangan di dalam karya tulis ini, seperti Halnya Pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”. Semuanya ini dikarenakan berbagai keterbatasan sehingga laporan KKLP tulis ini boleh dikatakan masih jauh dari kesempurnaan. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

       Akhir kata, penulis panjatkan syukur Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah SWT dan Semua Pihak yang Membantu Penulis dalam Penyususnan Laporan Ini. Karena tanpa-Nya, semua ini tak akan selesai. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

                                                                        Makassar, 10 November 2015

                                                                                       Penulis

                                                        

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ ii

KATA PENGANTAR ...........................................................................................  iii

DAFTAR ISI........................................................................................................... vi

DAFTAR BAGAN ................................................................................................  vii

BAB I : PENDAHULUAN..................................................................................... 1

1.1     Latar Belakang.................................................................................... 1

1.2     Rumusan Masalah................................................................................ 6

1.3     Tujuan KKLP...................................................................................... 6

1.4     Manfaat KKLP ...................................................................................  7

BAB II : LANDASAN TEORI ..............................................................................  8

2.1 Pengembangan Kebijakan Luar Negeri BPPK KEMLU RI ................  8

2.2 Teori Diplomasi ...................................................................................  10

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT KKLP............................................. 15

3.1  Sejarah Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia............................................................................. 15

3.2  Struktur Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

       (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia...................... 20

3.3  Gambaran Umum Wilayah Kerja .......................................................  25

BAB IV : HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN...................................... 30

4.1     Kegiatan Khusus BPPK KEMLU RI di Pusat Pengkajian

dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan

Afrika (P3K2-Aspasaf) Periode Tanggal

1 – 30  September 2015...................................................................... 30

4.2  Tugas Utama di Pusat Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf)

BPPK Kemlu RI Periode 1 – 30 September 2015............................... 42

4.3  Prosedur di BPPK KEMLU RI di Pusat Pengkajian dan

 Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

 (P3K2-Aspasaf)................................................................................... 45

BAB V : PENUTUP............................................................................................... 49

5.1 Simpulan.............................................................................................. 49

5.2 Saran.................................................................................................... 50

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.   Struktur Sekretariat BPPK Kemlu RI ...................................................  21

Bagan 2.   Struktur P3K2 Aspasaf BPPK Kemlu RI .............................................  22

Bagan 3.   Struktur P3K2 Amerop  BPPK Kemlu RI............................................. 23

Bagan 4.   Struktur P3K-OI BPPK Kemlu RI .......................................................  24

Bagan 5.   Daftar Pejabat P3K2 Aspasaf BPPK Kemlu RI ...................................  29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

       Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.[1] Ada banyak contoh yang dapat kita lihat untuk memperkuat pernyataan diatas, seperti berakhirnya Perang Dingin, mengemukanya isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia seperti konflik etnis, munculnya terorisme internasional, mengemukanya globalisasi dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan kecenderungan internasionalisasi isu-isu lokal. Berbagai kecenderungan baru yang tengah melanda dunia ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi baru terhadap interaksi global, sehingga tidaklah berlebihan apabila Stanley Hoffman menyatakan bahwa “Our World Become More and More Complex”.[2]

       Bagi suatu negara, kebijakan luar negeri merupakan salah satu keputusan seorang pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahannya. Kebijakan luar negeri yang tepat dan benar diharapkan dapat diputuskan oleh seorang pemimpin. Kebijakan luar negeri menjadi patokan bagaimana seorang pemimpin dinilai kapabilitasnya dalam memimpin negara. Sebagai contoh Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain dan Adolf Hitler. Pada tahun 1938 Chamberlain setuju untuk menyerahkan daerah Sudentenland kepada Hitler dengan syarat Jerman tidak boleh menganeksasi daerah lain. Chamberlain percaya bahwa Jerman akan memenuhi janjinya. Namun, Hitler justru memicu terjadinya Perang Dunia II yang membuat Chamberlain dianggap bodoh karena tertipu oleh Jerman.[3]

       Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai “jalan untuk mengerti perilaku suatu negara terhadap negara lain ataupun lingkungan internasional”.[4] Pengambilan keputusan tidak secara langsung di putuskan oleh Presiden dalam melaksanakan politik luar negerinya akan tetapi ada beberapa instansi-instansi yang memberikan suatu masukan dan saran agar kepentingannya dapat tercapai. Seperti yang terjadi di Pemerintahan Indonesia yang terdapat suatu badan yang membantu Presiden dalam memberikan rekomendasi dalam pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia yakni Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPK KEMLU RI).

     BPPK KEMLU RI memberikan masukan dan saran ke pimpinan kemlu yang diteruskan ke presiden dalam hal pengambilan keputusan melalui policy analysis yang menyiapkan hasil kajian yang berkualitas dan policy development yang mengembangkan kebijakan luar negeri. Apabila kedua hal tersebut berjalan sesuai dengan kondisi internasional maka bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia di percaturan dunia internasional dengan penerapan konsep diplomasi.

       Sebagai contoh, kebijakan luar negeri Indonesia yang cukup aktif dalam meningkatkan citra Indonesia sebagai aktor regional dan global. Hal ini diperlihatkan dengan pelaksanaan berbagai forum regional dan global yang di selenggarakan BPPK KEMLU RI dengana beberapa negara seperti ASEAN + 3. Salah satu kegiatannya adalah Network of East Asian Think Tanks (NEAT) : Enhancing Maritime Connectivity Annual Conferences, di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, pada tanggal 7-8 September 2015.

       NEAT merupakan forum cendekiawan di Asia Timur yang bertugas mendorong integritas kawasan. Pada tahun 2015 Indonesia terpilih sebagai ketua dalam kegiatan ini tema utama yang diusung oleh Indonesia yakni kerjasama maritim. Dimana, sebelum pelaksanaan pertemuan ini sudah ada perumusan mengenai kerjasama maritim di Asia Timur pada tanggal 5 Agustus 2015 di Tokyo dan Bangkok. Dalam hal, Pengembangan Kebijakan yang dilaksanakan Indonesia melalui BPPK KEMLU RI dapat dilihat dari kesiapan Indonesia menata Kerjasama di Bidang Maritim yang hanya awalnya merupaka suatu draft yang dihasilkan di Tokyo dan sistem modal transportasi kedalam koridor ekonomi di Bangkok. pengembangan kebijakan ini ditanggapi serius oleh negara-negara ASEAN +3 secara terbuka di forum NEAT di Bandung.

       Kerjasama maritim yang juga merupakan visi misi Presiden Jokowi sangat bermanfaat diketahui oleh semua kalangan di Indonesia terkhusus mahasiswa yang bergelut di Dunia Hubungan Internasinal. Untuk itu, mahasiswa dari Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional harus dibekali ilmu dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP).

       KKLP adalah Mata Kuliah wajib di Universitas Fajar pada semester tujuh. Sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional yang memprogramkan mata kuliah tersebut dengan pelaksanaan secara maksimal selama satu bulan sebagai salah satu bentuk pengajaran dan pembekalan dengan cara menimba pengetahuan dan pengalaman praktis pada dunia kerja. Selain itu, KKLP juga mengantarkan penulis untuk mengamati fenomena yang melanda dunia internasional.

       Selama pelaksanaan KKLP, penulis bisa memahami dan melihat interaksi internasional melalui diplomasi secara nyata. Dimana, penulis bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses diplomasi yang dilakukan kedua negara atau lebih untuk menghasilkan kerjasama melalui negosiasi, baik diplomasi bilateral maupun diplomasi multilateral.

       Penulis melaksanakan kegiatan KKLP di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPK KEMLU-RI) yang beralamat di Jalan Pejambon No. 6 Jakarta Pusat Kode Pos: 10110. Penulis melaksanaankan kegiatan KKLP ini selama satu bulan yakni dimulai tanggal 1 – 30 Sepember 2015.  Dimana jam kerja yang ditentukan pihak BPPK KEMLU-RI adalah setiap hari Senin sampai Kamis dan dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 Wib dan pada hari Jum’at dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.30 Wib. BPPK terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari:

a.    Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Set.BPPK), yang dipimpim oleh seorang Sekretaris/Kepala Sekretariat.

b.    Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

c.    Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 AMEROP), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

d.   Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K OI), yang diimpin oleh seorang Kepala Pusat.

       Pada periode September 2015 saat Penulis diterima untuk melaksanakan kegiatan KKLP tersebut, penulis ditempatkan di bagian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF) BPPK KEMLU RI.

       Adapun alasan penulis memilih BPPK KEMLU-RI sebagai tempat Magang karena melihat BPPK KEMLU-RI yang merupakan suatu badan yang bertugas dalam memberi rekomendasi dalam perumusan kebijakan luar negeri.  Jadi, penulis sangat tertarik dibidang pengkajian tersebut dan ingin mengetahui bagaimana suatu fenomena bisa dikaji dan direkomendasikan ke menteri luar negeri untuk perumusan kebijakan luar negeri melalui Policy Analysis and Policy Development.

       Menurut penulis, jika diibaratkan tubuh manusia BBPK KEMLU RI ini merupakan otak di organ tubuh manusia. Jadi, BPPK adalah pembuat rumusan suatu fenomena yang bisa menguntungkan bagi kepentingan Indonesia dan KEMLU RI merupakan tubuh manusia yang bekerja untuk melaksanakan diplomasi dan negosiasi dengan negara lain.

       Selama melaksanakan kegiatan KKLP ini, penulis telah mendapatkan berbagai macam pengalaman yang tidak mungkin dilupakan dan menjadi bekal untuk masuk ke dunia kerja apabila sudah mendapat gelar S1 kelak. Selain sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana, KKLP juga merupakan suatu wadah yang sangat membantu dalam membentuk karakter penulis selama satu bulan mengenai dunia kerja di BPPK KEMLU RI.

1.2  Rumusan Masalah

       Melalui Policy Analysis and Policy Development BPPK KEMLU RI memeberikan rekomendasi terhadap pelaksanan kebijakan luar negeri RI dimana pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan sistem diplomasi yang efektif guna tercapaiannya tujuan nasionalnya. Dengan alasan ini maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah: Bagaimana Bentuk Pengembangan Kebijakan Luar Negeri pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebiljakan Luar Negeri RI (BPPK KEMLU RI) ?

1.3  Tujuan KKLP

       Tujuan Pelaksanakan KKLP di P3K2 ASPASAF BPPK KEMLU RI, sebagai berikut:

1.    Untuk memenuhi persyaratan kurikulum di Universitas Fajar khususnya program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

2.    Untuk mengetahui cara BPPK KEMLU RI dalam mengkaji isu internasional yang nantinya akan dikembangkan menjadi rekomendasi dalam perumusan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

3.    Untuk pembelajaran bagi penulis dalam mendapatkan pengalaman kerja.

4.    Untuk membekali penulis dalam pembuatan laporan.

5.    Untuk melatih penulis dalam memlihat isu internasional secara nyata.

1.4  Manfaat KKLP

Manfaat Pelaksanakan KKLP di P3K2 ASPASAF BPPK KEMLU RI, sebagai berikut:

1.    Agar Penulis bisa memenuhi persyaratan kurikulum di Universitas Fajar khususnya program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

2.    Agar mengetahui sistematika BPPK KEMLU RI dalam mengkaji isu internasional yang nantinya akan dikembangkan menjadi rekomendasi dalam perumusan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

3.    Agar Penulis bisa menyesuaikan diri pada lingkungan kerja dengan pengalaman yang diperoleh selama KKLP.

4.    Agar Penulis bisa menyusun Laporan Kuliah Kerja Lapang Profesi yang sesuai standar penulisan ilmiah.

5.    Agar Penulis bisa peka terhadap isu internasional secara nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengembangan Kebijakan Luar Negeri BPPK KEMLU RI

       Analisis sistem dalam studi Ilmu Hubungan Internasional berpandangan bawah fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Menurut David J. Siregar[5] dalam karya klasiknya “The Level of Analysis Problem in International Relations” melontarkan pentingnya penggunaan peringkat analisis sebagai alat analisis sistemik fenomena internasional.

       Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para unit/aktor yang semakin tinggi memunculkan pula beberapa alat/lensa analisis tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk memotret baik sifat, tipe aktor dan interaksi yang dihasilkannya. Keberadaan BPPK dirasakan semakin berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan luar negeri. Tugas yang diemban oleh BPPK lebih menekankan kepada fungsi policy analysis dan policy development.

       Melalui policy analysis, BPPK memfokuskan diri pada upaya menyiapkan hasil-hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan masukan Pimpinan KEMLU dalam merumuskan kebijakan luar negeri RI. Sedangkan melalui fungsi policy development, BPPK berfungsi mengkaji dan mengembangkan kebijakan-kebijakan luar negeri dengan selalu mempertimbangkan perubahan lingkungan intern dan ekstern organisasi domestik maupun luar negeri, dan juga aspek-aspek strategis baik regional maupun global lainnya.

       Kegiatan-kegiatan policy analysis dan policy development merupakan implementasi tugas dan fungsi BPPK KEMLU RI yang intinya bermuara pada 3 (tiga) pilar utama kegiatan, yaitu:

1.    Pengkajian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri.

2.    Pemasyarakatan politik luar negeri.

3.    Pelaksanaan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri.

       Dalam menyiapkan hasil-hasil perumusan yang berkualitas, BPPK berupaya menjalin kerjasama Policy Planning Dialouge dengan negara sahabat dan bekerjasama dengan lembaga studi/kajian baik dari dalam maupun luar negeri khususnya mengenai permasalahan hubungan luar negeri yang berkembang. Selain itu, aspek strategis yang dilakukan oleh BPPK KEMLU RI adalah memberdayakan dan meningkatkan peranan organisasi dalam berbagai penyusunan rekomendasi dan analisa isu-isu aktual serta melakukan kerjasama internasional dan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan para kelompok ahli mengenai hubungan dan politik luar negeri.

       BPPK KEMLU RI akan sepenuhnya mendukung pemenuhan tugas dan tanggungjawab KEMLU melalui pelaksanaan peran strategiknya, yaitu pengkajian dan pengembangan kebijakan dibidang hubungan dan politik luar negeri demi menjamin tercapainya tujuan negara dan kepentingan nasional. Sesuai tugas yang diemban selaku pelaksana pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri, maka dalam penyusunan program kerja guna menghasilkan rumusan policy analysis dan policy development bagi KEMLU, BPPK senantiasa berpegang pada sifat diplomasi Indonesia yang bebas aktif dan proaktif mengabdi pada kepentingan nasional.

2.2.  Teori Diplomasi

       Diplomasi suatu kata yang sering kita dengar dan sangat sering dipakai dengan pengertian suatu perbuatan yang cerdik, untuk meloloskan kepentingan atau tujuan tertentu. Atau keahlian meyakinkan seseorang dalam bernegosiasi sehingga setiap permasalahan dapat terselesaikan sementara kepentingan atau tujuan utama tidak dikorbankan. Apapun arti yang diberikan dalam masyarakat maka arti yang sebenarnya tentu bukanlah suatu kecerdikan dan kebohongan.          

       Menurut Ellis Briggs diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan guna tercapainya tujuan. Tujuan diplomasi disini adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan.[6] Sedangkan menurut Geoffrey McDermott diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional .[7]  Masing-masing Negara, semakin besar power-nya, maka akan selalu berusaha mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Jadi diplomasi adalah suatu manajemen atau prosedur suatu negara yang mengirim diplomatnya ke negara lain untuk melaksanakan negosiasi agar terciptanya hubungan bilateral antar kedua negara.

       Dalam hal pengiriman diplomat ke negara lain, ada kepentingan nasional yang ingin dicapai guna terpenuhinya kepentingan nasional. Dalam pelaksanaan diplomasi ini, komunikasi merupakan hal yang sangat utama dalam pemaparan politik luar negeri agar negara tujuan dapat memahami maksud dan tujuan diplomasi tersebut.

       Secara umum, diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan negara lain. Tujuannya meliputi dua hal, yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Karenanya, soft power menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi tersebut. Diplomasi ini juga dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap negara lain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya.

       Jay Wang melihat diplomasi sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan negara. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya berusaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.[8] Berdasarkan definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi negara di luar negeri. Karenanya, diplomasi merupakan salah satu instrumen soft power suatu negara.

       Idealnya, diplomasi membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor-aktor negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.

       Penerapan diplomasi ini tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap negara lain dengan melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan.

             Kebijakan luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Sejak deklarasi kemerdekaan yang digaungkan pada 1945, Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif masyarakat internasional telah ikut berkiprah dalam percaturan politik internasional.[9]

       Sejak merdeka hingga kini, tentu Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Pasang surut yang terjadi tentu juga dipengaruhi oleh keadaan politik internasional saat itu. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional.[10]

       Diplomasi muncul dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan soft power dalam implementasinya. Diplomasipun semakin mengemuka karena memiliki beberapa kelebihan, salah satunya berbiaya rendah. Selain itu, sebagai alternatif instrumen politik luar negeri yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas power terbatas seperti halnya Indonesia. Agar dapat berfungsi optimal dalam artian dapat mencapai tujuan-tujuan poltik luar negeri, pelaksanaan diplomasi harus memperhatikan strategi komunikasi. Tahapan dimulai dari menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi pada level domestik dan internasional.

       Hubungan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri erat kaitannya. Kebijakan luar negeri mengalami dua tahapan dalam prosesnya, yaitu pada tataran pembuatan dan implementasi kebijakan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen dimana keputusan atau kebijakan diimplementasikan. Dalam pengertiannya yang luas, diplomasi tidak hanya menyangkut pada tataran implementasi, tapi juga proses pembuatan kebijakan. Hal ini terkait dengan fungsi dari diplomasi itu sendiri yang menyangkut pengumpulan informasi, pemberian saran terhadap kebijakan, perwakilan, negosiasi, dan jasa-jasa konsuler.[11]

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT KKLP

3.1. Sejarah Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

       Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karna pada saat itu diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berarti terbebas dari belenggu penjajahan dari bangsa lain. Diplomasi dan Negosiasi merupakan salah satu alat perjuangan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara baru.

       Mengingat begitu pentingnya peranan negosiasi dalam interaksi internasional yang kita kenal dengan istilah diplomasi[12] terutama untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dikumandangkan, pemerintah RI mengangkat Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri RI yang pertama. Para personilnya-pun waktu itu bersifat sukarela dan belum pernah memiliki pengalaman di bidang diplomasi.

       Seiring dengan perkembangannya, pada awal tahun 1953 untuk pertama kalinya Departemen Luar Negeri (Deplu) memiliki susunan organisasi namun belum terdapat keseragaman dan disusun secara sendiri-sendiri. Susunan organisasi tersebut dirasakan kurang efektif, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan dengan memperhatikan perkembangan keadaan yang terjadi pada saat itu.

       Susunan organisasi Deplu pada saat itu terdiri dari 5 (Lima) Direktur dan Urusan Tata Usaha[13], yaitu:

1.    Direktorat I (Asia Pasifik)

2.    Direktorat II (Afrika Eropa)

3.    Direktorat III (Amerika PBB)

4.    Direktorat IV (Ekonomi-Hukum)

5.    Direktorat V (Research-Penerangan)

6.    Urusan Tata Usaha.

Sehingga, Masing-masing Direktorat dan Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala. Pembentukan Direktorat V inilah yang merupakan asal usul lahirnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK). BPPK dipimpin oleh seorang Kepala Badan setingkat Direktur Jenderal.

       Kemudian Pada tahun 1975, Direktorat V (Research-Penerangan) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan LITBANG), Deplu semakin berperan dalam mengantisipasi segala tantangan dan perkembangan hubungan internasional. Hal ini terkait dengan tugas-tugas besar yang dipercayakan oleh badan LITBANG sebagai unit eselon I, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri.

       Badan LITBANG sebagai bagian dari Deplu tidak berfungsi sebagai pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan internasional sehari-hari, karena hal ini merupakan kewenangan dari unit-unit operasional, dalam hal ini Direktorat-direktorat Jenderal lainnya. Untuk mendukung usaha pengarahan tersebut, badan LITBANG melakukan pengumpulan hasil-hasil analisa dan evaluasi data. Disamping membantu mempelajari dan merumuskan arah kebijakan politik luar negeri RI dalam jangka menengah maupun jangka panjang di masa mendatang.

       Dilain sisi, Badan LITBANG melakukan tugas membina dan melaksanakan semua kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungan Deplu serta merumuskan kebijakan dalam rangka memproyeksi tindakan dan sikap RI dalam menghadapi berbagai masalah luar negeri dan hubungan antar bangsa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Fungsi-fungsi yang dilakukan pada saat itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah politik, hubungan luar negeri, hubungan ekonomi, dan hubunga sosial budaya.

       Dengan membandingkan perkembangan dunia internasional dengan struktur organisasi Deplu pada tahun 1953 yang tidak sebanding dengan keadaan tersebut, maka Melalui peraturan presidenan No 47/2009 yang dikeluarkan pada 3 November 2009 mengenai pembentukan dan organisasi kementerian negara, pemerintah Indonesia mengubah istilah departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinasi menjadi kementerian negara. Pada akhrinya hal itu merubah nama dari Departemen Luar Negeri (Deplu) menjadi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sejak 1 Januari 2010.

3.1.1 Visi & Misi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  Kemeneterian Luar Negeri RI (BPPK KEMLU RI)

Visi

       “BPPK KEMLU RI sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total” Pernyataan visi diatas menegaskan komitmen yang jelas dan terarah tentang masa depan organisasi BPPK KEMLU RI sebagai unit kerja di lingkungan Kemlu yang memiliki fungsi pengkajian dan pengembangan kebjikan luar negeri. Adapun Visi dalam pencapaian kepentingan luar negerinya sebagai berikut:[14]

1.    BPPK KEMLU RI sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri. Artinya, dalam lingkup Deplu memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.

2.    Kredibel mempunyai arti bahwa hasil-hasil kajian di bidang kebijakan luar negeri mencakup berbagai isu mutakhir di tingkat nasional, regional dan global sehingga akurat, terpercaya dan relevan dengan dinamika hubungan Internasional.

3.    Mendukung Diplomasi Total. Artinya baik dalam pelaksanaan maupun dalam merumuskan hasil pengkajian seoptimal mungkin melibatkan seluruh stakeholder dan mencakup berbagai isu secara komprehensif dan integratif.

Misi

       Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementrian Luar Negeri telah menetapkan 9 (Sembilan) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:

1.    Mengoptimalkan peran strategis BPPK KEMLU RI sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas.

2.    Meningkatkan cakupan dan substansi kajian sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan internasional dan domestik.

3.    Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit – unit operasional di kementerian luar negeri, instamsi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri.

4.    Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui policy planning dialogue dengan lembaga sejenis di kementerian luar negeri dan negara – negara sahabat.

5.    Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepustakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.

6.    Mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi umum dan keuangan.

3.1.2        Tugas dan Fungsi BPPK KEMLU RI

Tugas

       BPPK mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengkajian luar negeri.

Fungsi

       Dalam melaksanakan tugasnya, BPPK melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1.    Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan publik dan hubungan luar negeri.

2.    Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan publik dan hubungan luar negeri.

3.    Pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.

4.    Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI (BPPK KEMLU RI).[15]

3.2    Struktur Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI (BPPK KEMLU RI)

       Pada peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 07 tahun 2011 mengklasifikasikan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) terdiri dari:

3.2.1   Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Set.BPPK)

Bagan 1.

Struktur Sekretariat

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

                              BPPK Kemlu RI

Sumber: Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

3.2.1        Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF)

Bagan 2.

Struktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Asia Pasifik dan Afrika (P3K2-ASPASAF ) BPPK Kemlu RI

Sumber: Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

3.2.2        Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika  dan Eropa (P3K2 AMEROP)

Bagan 3.

Struktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kawasan Amerika Eropa (P3K2-AMEROP) BPPK Kemlu RI

 

Sumber: Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07  
 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
  Luar Negeri.

3.2.3        Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K OI)

Bagan 4.

Struktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pada Organisasi Internasional (P3K-OI) BPPK Kemlu RI

                             

                              Sumber: Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

3.3        Gambaran Umum Wilayah Kerja

       Wilayah kerja adalah daerah yang menjadi penempatan dalam melaksanakan aktifitas kerja di suatu perusahaan ataupun organisasi, begitulah pengertian wilayah kerja menurut penulis. Penulis melaksanakan KKLP di BPPK KEMLU RI periode September 2015. Dalam pelaksanaan KKLP ini, Penulis ditempatkan di P3K2 ASPASAF.

       Di P3K2 ASPASAF di Pimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh sekretaris dalam mengurus pekerjaan di bidang Asia Pasifik dan Afrika. Di Aspasaf juga memiliki Pejaban Fungsional dan beberapa sub-sub bagian seperti Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika. Dalam pembagian wilayah kerja ini, penulis di tempatkan di Bidang sub Afrika.

       Bidang Afrika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika. Di bidang Afrika terdapat dua sub-bidang, yaitu; Subbidang Wilayah Afrika Selatan dan Tengah dan Subbidang Wilayah Afrika Barat dan Timur.

3.3.1        P3K2 ASPASAF

       Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang terdiri atas:

Bidang Asia Pasifik

       Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Asia Pasifik menyelenggarakan fungsi:

1.    Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

2.    Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

3.    Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

4.    Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik.

5.    Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

Bidang Asia Pasifik terdiri atas:

1.    Subbidang Wilayah Asia Timur dan Pasifik

2.    Subbidang Wilayah Asia Selatan dan Tengah

3.    Subbidang Kerja Sama ASEAN dan Intrakawasan

Bidang Timur Tengah

       Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

1.    Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

2.    Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

3.    Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

4.    Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Timur Tengah.

5.    Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

Bidang Timur Tengah terdiri atas:

1.    Subbidang Wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi

2.    Subbidang Wilayah Arab kawasan Teluk

Bidang Afrika

       Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Afrika menyelenggarakan fungsi:

1.    Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

2.    Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

3.    Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

4.    Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Afrika.

5.    Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

Bidang Afrika terdiri atas:

1.    Subbidang Wilayah Afrika Selatan dan Tengah dan Subbidang Wilayah Afrika Selatan dan Tengah.

2.    Subbidang Wilayah Afrika Barat dan Timur. Subbidang Wilayah Afrika Barat dan Timur.

Kelompok Jabatan Fungsional

       Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menlu yang baru tahun 2005, berada dimasing-masing pusat di lingkungan BPPK. Kelompok jabatan fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan pelaksanaan tugas Pusat-pusat BPPK.

       Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional lainnya. Namun Kelompok Jabatan Fungsional ini belumlah terlaksana dan masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Struktur Pejabat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik  dan Afrika (P3K2-ASPASAF) BPPK Kemlu RI

Bagan 5.

                Daftar Struktur Pejabat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Asia Pasifik  dan Afrika (P3K2-ASPASAF) BPPK Kemlu RI

       

    

Sumber: Daftar Pejabat Kementerian Luar Negeri Edisi XXXIII Periode Februari 2015

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1        Kegiatan Khusus BPPK KEMLU RI

       Kegiatan khusus merupakan kegiatan yang diikuti peserta magang selama melaksanakan KKLP diluar tugas utamanya di kantor. Kegiatan ini mencakup kegiatan internal dan eksternal dalam pentuk hubungan antar divisi pemerintahan maupun divisi antar negara. Divisi pemerintaham disini mencakup semua lembaga pemerintahan yang berada di Indonesia, sedangkan divisi antar negara merupak divisi yang saling bekerjasama antar negara untuk tujuan kepentingan bersama. Selama pelaksanaan KKLP di BPPK KEMLU RI periode September 2015, penulis mengikuti beberapa kegiatan tersebut. Adapun kegiatan khusus tersebut sebagai berikut:

4.1.1        Rapat Konsinyering

       Policy Planning Dialogue merupakan suatu forum konsultasi lembaga think-tank kedua Kementerian Luar Negeri untuk saling memberikan update tentang perkembangan dan proyeksi politik dan kebijakan luar negeri masing-masing negara.[16] Untuk menjaling hubungan antar ke dua negara P3K2 ASPASAF merencanakan perjalanan dinas untuk kegiatan Policy Planning Dialouge (PPD) ke-3 RI-Afrika Selatan.

       Persiapan awal yang harus dilakukan dalam kunjungan 21-22 September 2015 ke Pretoria adalah penyempurnaan Talking Point yang akan di ajukan Indonesia ke Afrika selatan dalam hal Policy Planning Dialouge. P3K2 ASPASAF melaksanakan Rapat Konsinyering Penyiapan Butir Wicara “Policy Planning Dialouge (PPD) ke-3 RI-Afrika Selatan untuk membicara draf Talking Point yang telah di buat.

       Rapat yang dilaksanakan 14 September 2015 tersebut di hadiri beberapa delegasi dari sub bidang lain di Kemlu seperti Ditjen Kerjasam ASEAN, Ditjen Asia Pasifik, dan Ditjen Multilateral. Selama proses rapat ada beberapa masukan penambahan point dari Ditjen Multilateral mengenai kerjasama bilateral antara RI – Afrika harus di pererat, apalagi Afrika merupa suatu negara yang bisa menutupi kekurang energi dan industri di Indonesia. Selain itu, ada juga pengurangan poin dari talking point tersebut.

       Selain kerjasama ekonomi yang akan di bawa ke meja perundingan, isu pertahanan keamanan maritin serta kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan akan di bahas dalan Policy Planning Dialouge (PPD) ke-3 RI-Afrika Selatan. Melihat hubungan Indonesia dan Afrika Selatan tidak hanya memiliki sejarah yang sama dalam perjuangan politik namun juga mempunyai sumber batu bara yang melimpah. Selain itu, Salah satu pahlawan Indonesia yaitu Syeikh Yusuf merupakan sosok yang dihormati di Afrika Selatan begitu juga dengan kecintaan Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela terhadap kebudayaan Indonesia.

       Dalam Talking Point Policy Planning Dialouge (PPD) ke-3 RI-Afrika Selatan ada 3 agenda utama yang akan dibahas, adapun agenda tersebut sebagai berikut:

I.         Pertukaran Pandangan mengenai Pembaharuan Arah Kebijakan Luar Negeri dan Prioritasnya.

-       Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

II.      Pertukaran Pandangan mengenai Kerjasama Bilateral dan Regional.

-       Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN): Masyarakat 2015.

-       Indian Ocean Rim association (IORA): Indonesia ketua IORA.

III.   Pertukaran Pandangan mengenai Isu-isu Internasional dan Multilateral

-       Perspektif terhadap tindak lanjut Konferensi Asia Afrika dan Pelaksanaan Rencana New Asian African Strategic Partnership NAASP.

-       Perspektif terhadap munculnya Isu-isu Internasional di Dunia Kontemporer.

1.        Perang Global melawan Terorisme dan Kekerasan.

2.        Agenda Pembangunan Pasca 2015.

       Berdasarkan rapat konsenyering yang dilaksanakan P3K2 ASPASAF tersebut, penulis bisa memberikan gambaran bahwa aktivitas diplomasi yang menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Hubungan Internasional pun tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Dengan demikian, diplomasi tradisional atau yang dikenal dengan istilah first track diplomacy yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, sangat dibutuhkan bentuk diplomasi baru yakni second track diplomacy.

       Second-Track Diplomacy melibatkan berbagai aktor dengan bidangnya masing-masing seperti yang dilakukan oleh kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, kaum akademisi (peneliti, pendidik, dll), organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan, dan media massa.

       Second track diplomacy yang secara umum didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non-pemerintah secara tidak resmi. Perlu dicatat bahwa second track diplomacy bukan bertindak sebagai pengganti first track diplomacy. Dengan kata lain, upaya-upaya yang dilakukan dalam second track diplomacy harus melancarkan jalan bagi negosiasi dan persetujuan dalam rangka first track diplomacy dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelaku second track diplomacy. Dengan kata lain, diplomasi total dengan melibatkan multi-track diplomacy sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kesuksesan dalam menjalankan misi politik luar negeri.

       Selain melihat dalam kacamata second track diplomacy penulis juga Melihat bahwa ada tiga agenda utama yang akan dibicarakan pada Policy Planning Dialouge (PPD) ke-3 RI-Afrika Selatan, penulis juga melihat bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan satu arah. Dalam hal ini, Indonesia akan menawarkan beberapa poin yang akan menguntungkan posisi Indonesia dalam hal ini, baik dibidang politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

4.1.2        Pelaksanaan Rapat Tahun BPPK KEMLU RI Cq P3K2 ASPASAF

       NEAT didirikan pada tahun 2003[17] sebagai forum kalangan cendekiawan di Asia Timur untuk bertukar pikiran serta merumuskan rekomendasi guna mendorong integrasi kawasan. Keanggotaan NEAT mencakup ASEAN plus Three (APT), yakni 10 negara anggota ASEAN ditambah Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dan pada tahun 2015 Indonesia sebagai ketua NEAT.

       Sebagai ketua NEAT pada tahun 2015, Indonesia juga ingin mengumumkan bahwa kerjasama maritim akan menjadi tema untuk CCM NEAT pada 2015. Indonesia mengusulkan kerjasama maritim menjadi salah satu topik pada konferensi tahunan ke-13 serta menjadi topik dari salah satu kelompok Kerja NEAT. Beberapa latar belakang masalah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1.        Sebagai salah satu mekanisme penting yang dipimpin ASEAN, Geografis APT, Geopolitik dan Geo-ekonomi yang strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama maritim di berbagai aspek.

2.        Kerjasama maritim adalah masalah lintas sektor dan mencakup berbagai aspek kerjasama. Namun demikian, kerjasama maritim dalam rencana kerja Kerjasama APT dari 2013-2017 dan dalam berbagai proses APT masih lebih fokus pada aspek keamanan.

3.        NEAT bisa melakukan pendekatan untuk memperkuat proses APT melalui rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan maritim antara lain dengan:

a.         Melindungi dan melestarikan sumber daya kelautan dan lingkungan.

b.        Mencegah insiden di laut.

c.         Mengatasi masalah keamanan tradisional dan non-tradisional, antara lain perdagangan narkoba, illegal fishing, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, serta memerangi pembajakan laut.

d.        Mengembangkan konektivitas maritim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pembangunan yang sempit, dan berkontribusi intergrations regional dan proses pembangunan masyarakat.

e.         Mempromosikan kerjasama pariwisata bahari/ekowisata bahari.

f.         Meningkatkan kerjasama antara lembaga penelitian untuk menguji berbagai aspek masalah maritim.

       APT dapat bersinergi bekerja dengan platform kerjasama maritim, seperti pertemuan menteri ASEAN pada forum kejahatan transnasional dengan APT, pertemuan pejabat senior pada forum kejahatan transnasional dengan APT, KTT Asia Timur (EAS) dengan dua kelompok studi tentang manajemen perikanan, ASEAN forum regional (ARF), Asean forum maritim (EAMF), dan pertemuan Menteri pertahanan ASEAN plus (ADMM-Plus).

4.        Point yang paling penting adalah 1 daan 5, NEAT akan memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan layak dalam meningkatkan kerjasama maritim di berbagai aspek untuk lebih memperkuat mekanisme APT.

       Dalam hal ini, Indonesia ingin mengedarkan rancangan draf konsep pada enchancing kerjasama maritim dalam konteks APT untuk pertimbangan dan persetujuan dari koordinator negara NEAT lebih lanjut. Indonesia juga mengusulkan pada pertemuan ke 22 CCM NEAT bisa membahas masalah studi Asia timur di bawah agenda dengan materi lainnya:

a.    Pada agenda ini, kami berharap dapat berbagi pandangan tentang berbagai upaya untuk mendorong dan memfasilitasi universitas terkemuka di kawasan ini untuk membangun sebuah jaringan Universitas di Asia timur berdasarkan pada platform jaringan universitas Asean.

b.    Kami juga bisa bertukar pengalaman informationand pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan dukungan dari studi Asia timur di Universitas besar. Hal ini sejalan dengan prioritas kelompok visi Asia Timur (EAVG) dalam mekanisme APT.

       Kelompok Visi Asia Timur II (EAVG II) didirikan pada Oktober 2011 dengan tujuan meninjau tiga proses kerjasama APT sejak tahun 1997. Dalam melakukan review ASEAN plus, EAVG II mengambil saham dari kegiatan kerjasama APT dan dievaluasi dengan kegiatan yang telah memberikan kontribusi untuk mengembangkan proses APT sebagai kendaraan utama mendukung peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan yang berkembang. Berdasarkan saham tersebut, EAVG II mempelajari arah kerjasama APT kedepannya dan menyiapkan visi baru untuk kerjasama regional dan pembangunan masyarakat Asia Timur, berdasarkan prinsip-prinsip ASEAN pusat.

       Laporan dari EAVG II telah disampaikan kepada para pemimpin APT di KTT APT ke-15 pada 19 November 2012. Pada tahun 2013 pertemuan 14 menteri luar negeri APT 'mengadopsi konsep draf tentang tindak lanjut laporan EAVG II yang diuraikan dengan penilaian yang komprehensif dari Laporan yang akan diambil dari November 2013 sampai Oktober 2015. Laporan akhir dari penilaian termasuk koleksi rencana aksi dari 25 rekomendasi yang dipilih dan akan diserahkan ke puncak forum APT ke-18 tahun 2015.

       Visi dari EAVG II adalah terciptanya sebuah komunitas ekonomi Asia Timur pada tahun 2020 dengan empat elemen utama, yaitu:

1.    Single-Market dan basis produksi.

2.    Stabilitas keuangan, makanan, dan keamanan energi.

3.    Pemerataan dan pembangunan berkelanjutan.

4.    Kontribusi konstruktif terhadap ekonomi global tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik-keamanan, dan bidang sosial-budaya.

       Berdasarkan pengamatan penulis dalam acara yang di selenggarakan oleh  Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Pusat P2K2 ASPASAF) Kementerian Luar Negeri  bekerjasama dengan PTRI ASEAN, Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Indonesia dan PSA Universitas Padjajaran. Penulis bisa memahami bahwa Atas prakarsa Indonesia, untuk pertama kalinya NEAT mengadopsi sebuah tema utama dalam penyelenggaraan kegiatan tahunannya di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, tanggal 7-8 September 2015. Annual Conference ke-13 dari NEAT sendiri mengangkat tema “Enhancing Maritime Cooperation in the Context of ASEAN + 3: Challenges and Opportunities”[18]. Topik ini tidak hanya penting bagi kawasan namun juga sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

       Terkait dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi sebuah negara dengan Poros Maritim Dunia dengan Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana laut memainkan peranan yang cukup penting dan merupakan masa depan bagi ekonominya. Laut telah menyediakan potensi besar, bagi siapapun yang bisa memanfaatkan untuk tujuan positif. Pemanfaatan laut tersebut mengandung banyak tersimpan kekayaan, seperti cadangan minyak, maupun gas dan lain-lain. Bukan untuk dijadikan ajang perebutan SDA ataupun pertikaian wilayah, tetapi untuk membangun pertahanan maritim juga berkepentingan masa depan Indonesia.

       Sejalan dengan Visi tersebut dengan melihat perairan Asia yang strategis menciptakan peluang dan tantangan bagi negara-negara di kawasan. Sektor bahari memiliki potensi yang teramat besar bagi pembangunan bersama negara-negara di kawasan yang meliputi kekayaan sumber daya alam dan perannya sebagai jalur utama perdagangan dunia. Sehingga untuk merealisasikan visi tersebut Indonesia sendiri telah membangun kerjasama regional dengan IORA (Indian Ocean Rim Association) ataupun asosiasi negara-negara di kawasan Hindia. Samudera Hindia adalah halaman depan Indonesia yang merupakan samudera ketiga terbesar di planet ini, setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Dimana, keselamatan dan keamanan maritim merupakan wilayah kunci utama IORA.

       Siapa yang menguasai lautan dia akan menguasai dunia, jika Indonesia sebagai ketua NEAT berhasil menjalankan seperti peryataan tersebut Indonesia bisa menciptakan terobosan baru dengan pencapaian kepentingan nasionalnya di forum NEAT tersebut. Dengan pencapain di forum NEAT tersebut ASEAN+3 terkhususnya Indonesia bisa mengatasi sengketa batas wilayah, Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, isu kerusakan lingkungan laut, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia & pembajakan kapal-kapal menjadi hal yang harus ditangani bersama.

4.1.3        Seminar Interim Report Kerja Sama Penelitian P3K-OI dan ASEAN Study Center Universitas Indonesia (ASC UI)

       Sejak 1993 Pemerintah Indonesia telah memberikan beasiswa kepada pelajar negara-negara sahabat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan atarnegara dalam pergaulan internasional. Dengan demikian, ditinjau dari aspek politis beasiswa tersebut merupakan soft diplomacy yang sangat strategis bagi Indonesia.

       Menurut Joseph Nye, Soft Power adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui hal-hal yang menarik daripada kekerasan.[19] Soft Power suatu negara bergantung pada Sosial budaya, nilai-nilai dan kebijakan publik. Di Indonesia agar diplomasi dapat berfungsi optimal dalam artian dapat mencapai tujuan-tujuan poltik luar negeri, pelaksanaan diplomasi harus memperhatikan strategi komunikasi

       Diplomasi saat ini bukan hanya menjadi tanggungjawab para diplomat secara pribadi, namun menjadi tanggungjawab semua elemen dan unsur-unsur kemasyarakatan. Beberapa sarana potensial untuk melancarkan diplomasi adalah melalui seni dan budaya serta pendidikan. Perkembangan yang cukup signifikan terhadap jumlah penerimaan beasiswa dan negara asal penerima beasiswa. Sebagai contoh, terdapat beberapa orang penerima beasiswa dari negara Republik Ceko, Myanmar, Korea Selatan (Korsel), Malagasi, Papua New Guinea, Sudan, Thailand, dan Vanuatu. Penerima Beasiswa tersebut mengikuti program S1 maupun S2 di beberapa perguruan tinggi yang telah memberikan komitmen untuk menjadi lembaga penerima mahasiswa dimaksud.

       Beasiswa telah diberikan kepada 93 orang mahasiswa yang melanjutkan studi di 13 perguruan tinggi yang terdiri dari 10 PTN, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN yang dimaksud, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Yogyakarta, Universita Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Negeri Malang (UM). Sedangkan PTS yang dimaksud terdiri dari, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Parahyangan Bandung.

       Dalam beberapa tahun terakhir soft diplomacy seperti ini telah berhasil memberikan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara di dunia. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing tersebut merupakan diplomasi melalui budaya Indonesia. Diplomasi ini tidak hanya akan meningkatkan citra Indonsia di mata bangsa-bangsa lain, tetapi juga pemberian pemahaman kepada bangsa lain mengenai budaya Indonesia.

       Dengan pemberian beasiswa tersebut tidak luput dari pemberitaan negatif dari beberapa penerima beasiswa dari negara sahabat seperti Myanmar yang selama proses perkuliahannya belum selesai tetapi sudah meninggalkan Indonesia dan menetap dinegaranya. Hal serupa terjadi dengan penerima beasiswa dari Republik Ceko yang menerbitkan buku tentang Indonesia yang menceritakan hal-hal negatif mengenai Indonesia dengan mengatakan “kami bisa terbebas dari kepolisiaan saat kami ditilang dijalanan setelah kami memberikan beberapa dolar kepada polisi tersebut”.

       Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia harus meninjau ulang mengenai pemberian beasiswa kepada pelajar asing yang ingin menuntut ilmu di Indonesia. Alasan ini sangat tepat, karena beberapa pelajar asing setelah mereka lulus dari salah satu Universitas di Indonesia seharusnya menjadi agen promosi Indonesia di negaranya  tetapi ada sebagian dari mereka kembali ke negeranya dan memberikan informasi mengenai kehidupan di Indonesia yang tidak teratur, infrastruktur yang tidak terfasilitasi dan lingkungan yang kotor.

       Dengan pemberitaan negatif seperti diatas, bukan nama baik Indonesia yang terdengar di dunia internasional akan tetapi citra buruk sebagai negara yang tidak tertata dengan baik di sektor pemerintahan. Untuk itu, pemerintah harus lebih seleksi dalam pemberian beasiswa kepada warga asing guna nama baik Indonesia tetap terjaga dan program Soft Diplomacy yang dijalankan dapat terawat dengan baik.

       Bagi pemerintah Indonesia, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilaksanakanlah seminar Interim Report Kerja Sama Penelitian P3K-OI dan ASEAN Study Center Universitas Indonesia (ASC UI) dengan Judul “Menata Ulang Program Beasiswa untuk Warga Asing sebagai Strategi Diplomasi Indonesia: Analisis Soft Power” di Ruang Jayakarta 2 BPPK Kemenlu, 11 September 2015. Dengan hasil rapat tersebut Indonesia harus benar-benar selektif dalam hal pemberian beasiswa kepada warga asing dan harus ada tindak lanjut setelah penerima beasiswa tersebut selesai masa kuliahnya. Karena dengan adanya peraturan tersebut dapat mengontrol dan mengetahui apakah program beasiswa yang diberikan sesuai dengan program yang diterapkannya. Apabila program tersebut tidak terrealisasikan oleh penerima beasiswa tersebut, maka harus ada tuntutan dari pemerintah Indonesia untuk penerima beasiswa tersebut agar ada efek jerah, agar kelak tidak terjadi lagi penyimpangan seperti ini.

4.2    Pelaksanaan Tugas di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF) BPPK Kemlu RI

       Kegiatan Harian selama Magang di periode September 2015 yang dijalankan oleh penulis di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF), BPPK Kemlu RI. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

4.4.1   Menerima Surat Masuk

       Walaupun penulis ditempatkan di Bidang Afrika, akan tetapi penulis sering membantu peserta magang lainnya yang di tempatkan di sekretaris P3K2 ASPASAF dalam hal menerima surat masuk. Dimana surat tersebut berbentuk Nota dinas, Nota Rahasia, Surat Undangan, dan Surat Edaran, serta Berita Faksimil Biasa dan Rahasia yang dating dari KBRI/KJRI di luar negeri.

       Ada kalanya penulis membantu memasukkan data dari setiap surat atau brafaks yang masuk lalu di input kedalam sistem komputer. Setelah mendata surat atau barafaks yang masuk, kemudian penulis membuat lembar disposisi. Dalam lembar disposisi penulis mengisi beberapa kolom seperti nomor surat, tanggal surat, perihal surat, asal surat dan tanggal surat. Setelah itu, lembar disposisi yang telah dibuat kemudian distaples bersamaan dengan surat/brafaksnya. Setelah selesai surat/brafaks tersebut kemudian diberikan kepada Kepala Pusat P3K2 Aspasaf untuk di berikan tindak lanjut mengenai Brafaks tersebut.

4.4.2   Memperbanyak/Mengcopy dan mendistribusikan surat/brafaks yang  telah di disposisikan oleh Kepala Pusat ASPASAF

       Sekali mendayung dua tiga Pulau terlampaui, Pepatah ini penulis alami selama pelaksanaan magang. Dimana, hal ini bisa memberikan manfaat yang baik, karena selain di tempatkan di bidang Afrika penulis juga bisa mendapat pengalaman dalam hal sekretariatan. Penulis juga sering membantu peserta magang yang ditempatkan di bagian sekretaris dengan memperbanyak/mengcopy dan mendistribusikan surat/brafaks yang telah di disposisikan oleh Kepala Pusat ASPASAF.

       Setelah surat atau brafaks di disposisi oleh Kepala Pusat P2K2 ASPASAF, biasanya penulis diberi arahan untuk mengkopi brafaks tersebut sesuai keterangan dalam surat disposisi tersebut. Selain mengkopi penulis juga mengedarkan brafaks-brafaks tersebut ke bagian-bagian yang telah di disposisi seperti ke Kabid Timur Tengah, Asia Pasifik dan Afrika.

4.4.3   Mendata dan Filling Surat

       Setelah ada disposisi dari Kepala Pusat P2K2 ASPASAF ke bidang Afrika maka penulis mendata brafaks tersebut. Dalam hal mendata, penulis biasanya mengklasifikasikan brafaks tersebut baik brafaks yang bersifat rahasia maupun biasa berdasarkan tanggal disposisinya. Setelah terklasifikasi berdasarkan tanggalnya lalu penulis membundel dan memasukkannya ke folder yang hanya khusus Afrika. Selain itu, ada juga folder yang tertulis lain-lain, biasanya mMap itu berisi Surat Dinas, Undangan dan Surat Edaran.

       Selain mendata Brafaks yang masuk ke Bidang Afrika, penulis sering diinstruksikan untuk Filling Surat dengan mengelompokkan surat berdasarkan folder Negara dengan tujuan agar surat-surat yang masuk dapat dipisahkan sesuai dengan bagian negaranya. Apabila data yang sudah dimasukkan kedalam folder negara masing-masing dibutuhkan suatu saat maka dengan mudah mendapatkannya karena sudah terfolder dengan baik.

4.4.4   Berpartisipasi dalam Kegiatan P3K2 ASPASAF

       Dalam hal kegiatan yang diselenggarakan P3K2 ASPASAF seperti Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN), Diskusi Terbatas, Rapat, maupun Wawancara. Maka, penulis dan peserta magang yang lainnya diberi tugas untuk menghubungi instansi yang akan di undang melului telepon agar dapat memperoleh nomor faksimil atau penulis juga mencarinya di internet. Jika nomor faksimil telah ditemukan, maka penulis segera mengirimkan undangan tersebut melalui via faksimil.

       Setelah pengiriman undangan melalui via faksimil, penulis melakukan follow up sekitar satu hari setelah undangan dikirim dengan mengajukan pertanyaan seperti menanyakan apakah faksimilnya sudah sampai dan menanyakan apakah bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Apabila faksimilnya belum sampai maka sesegera mungkin mengirim ulang faksimilnya.

       Selain mengirim surat, penulis juga menggunakan fasilitas faksimili untuk mengirim surat balasan ke pihak suatu instansi mengenai keikutsertaan P3K2 ASPASAF dalam forum diskusi yang diselenggarakan pihak tertentu melalui faksimil juga. Setelah mengirim, penulis juga melakukan follow up ke pihak tersebut guna mengkonfirmasi ulang faksimilnya.                         

4.3    Prosedur di BPPK KEMLU RI di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2-ASPASAF)

       Selama melaksana program magang di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2-ASPASAF) BPPK KEMLU RI penulis menemukan suatu hal baru yang menurut penulis dapat masukkan dalam laporan ini. Adapun hal baru tersebut sebagai berikut:

4.3.1   Istilah dan Background Warna Brafaks

       Brafaks merupakan surat/laporan dari KBRI/KJRI yang ada di Luar Negeri ke P3K2 ASPASAF guna memberikan informasi terkini mengenai tempat diplomat tersebut di tempatkan. Disini, penulis memperhatikan brafaks-brafak tersebut. Apabila brafaks yang masuk merupakan Berita Rahasia maka Background Warna Brafaks tersebut berwarna Merah dan di sebut Surat Kawat. Kenapa disebut Surat Kawat karena sifat dari brafaks tersebut Rahasia. Sedangkan, brafaks yang Background Warnanya Hijau berarti brafaks tersebut adalah Berita Biasa.

4.3.2   Warna Tinta Disposis Brafaks

       Brafaks yang masuk ke Sekretariat P3K2 ASPASAF akan dibuatkan lembar disposisi, dimana setelah hal dari surat tersebut diketik kedalam sistem computer. Disini penulis juga menemukan hal baru. Dimana, pada lembar disposisi tersebut tertera beberapa jenis Tinta yang harus digunakan sesuai tingkat Eselon I – IV oleh Kepala pusat P3K2 ASPASAF. Adapun jenis warna tinta yang digunakan sebagai berikut:

-       Disposisi (Catatan) Eselon I Tinta Merah.

-       Disposisi (Catatan) Eselon II Tinta Biru.

-       Disposisi (Catatan) Eselon III Tinta Hijau.

-       Disposisi (Catatan) Eselon IV Tinta Hitam.

       Konsep diplomasi merupakan salah satu alat utama bagi negara untuk dapat menjalankan kebijakan dan melaksanakan politik luar negerinya. Konsep diplomasi dalam Policy Planning Dialogue (PPD) ke-3 RI dan Afrika Selatan merupakan kegiatan politik yang dilaksanakan Indonesia untuk menjaling kerjasama dengan Afrika Selatan. Mengutip pendapat Ellis Briggs yang mengatakan bahwa diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan guna tercapainya tujuan.[20] Perjalanan yang dilaksanakan wakil Indonesia adalah untuk melaksanakan negosiasi dalam konsep diplomasi ini dengan membawa beberapa hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu, mengajukan beberapa talking point baik dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya guna terwujudnya kepentingan nasionalnya dengan diplomasi satu arah. Diplomasi ini sangat bermanfaat bagi kepentingan Indonesia di beberapa bidang seperti pengayaan batubara antara kedua negara. Sedangkan hasil dari PPD ini akan menjadi rekomendasi dalam pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai.

       Konsep diplomasi dalam Network of East Asian Think Tanks (NEAT) dapat dilihat dari pertemuan antara negara-negara yang ada di kawasan ASEAN + 3 (Asia Tenggara + China, Jepang dan Korea Selatan) guna tercapainya integritas kawasan. Pencapaian interest dan penggunaan diplomasi sebagai alat pun tidak luput menjadi bagian dari politik luar negeri dan diplomasi yang pada hakikatnya saling beriringan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai interest bagi negara masing-masing. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antarnegara dan termasuk interaksi dalam hubungan internasional. Dengan politik luar negeri yang diajukan dan proses diplomasi yang dijalankan, apabila keduanya berjalan dengan lancar dan mampu diterima oleh semua pihak, maka kepentingan negara pun bisa tercapai sehingga pada akhirnya setiap negara pasti menjalankan politik luar negeri dan melakukan diplomasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Adapun pengembangan kebijakannya sangat berpegang dari hasil pertemuan ini yang akan mengedepankan integritas kawasan maritim yang senada diungkapkan Geoffrey McDermott bahwa diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional.[21]

       Konsep diplomasi dalam Menata Ulang Program Beasiswa untuk Warga Asing sebagai Strategi Diplomasi Indonesia: Analisis Soft Power akan dijalankan Indonesia dengan beberapa negara sahabat penerima beasiswa tersebut seperti Thailand, Korea Selatan dan Myanmar. Dengan Konsep diplomasi yang dijalankan tersebut akan mengurangi tindakan yang menyimpang dari pemberian beasiswa tersebut seperti tidak adanya tanggungjawab penuh dari pelajar asing yang menerima beasiswa dengan memberikan citra negatif bagi Indonesia. Istilah Soft Power juga digunakan dalam membahas terjadinya perubahan dan cara-cara mempengaruhi opini sosial melalui saluran-saluran yang tidak kentara dan pendekatan (lobby), baik di organisasi politik maupun non politik. Hal ini setara dengan Penataan ulang beasiswa ini, karena penggunaan soft power untuk mengembang citra Indonesia tanpa cara transparan seperti halnya beasiswa ini.       Jay Wang melihat diplomasi sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan negara.[22] Dalam hal diplomasi ini yang paling diutamakan adalah pendekatan komunikasi antar negara guna tercapainya kepentingan nasionalnya.

BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

       Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) merupakan mata kuliah wajib untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas fajar. Selain itu, KKLP juga merupakan suatu media yang melatih mahasiswa untuk mengetahui seluk beluk dunia kerja. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang di peroleh selama magang bisa membuat mahasiswa tidak kaku apabila sudah diterima bekerja di suatu instansi perusahaan.

       Dengan tujuan mempersiapkan mental mahasiswa dalam memasuki ruang lingkup pekerjaan yang sebenarnya, KKLP juga berpartisipasi membantu mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang di dapat selama perkuliahan ke dalam ruang lingkup pekerjaan di dunia kerja. Dengan pengaplikasian ini, mahasiswa yang bisa mengatasi kendalan dalam kegiatan magang selama satu periode ini bisa dikatakan berhasil dalam peneran teori tersebut.

       Progam Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) yang dilaksanakan oleh penulis selama periode September 2015 sangat bermakna karena berbagai pengalaman yang di berikan selama magang tersebut. Program magang ini memberikan motivasi kepada penulis untuk bekerja seperti para diplomat yang di tempatkan sebagai duta besar di luar negeri.

       Penulis mendapat kesempatan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPK KEMLU RI) bagian selama satu bulan.

       Melalui program Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) ini penulis bisa memahami dunia kerja yang sebenarnya yang sangat berbeda dengan dunia kuliah. Penulis juga bisa memahami tentang konsep kepemimpinan di dunia kerja, dilatih untuk bekerja secara tim, sopan santun sesama pegawai dan etika berpakaian di lingkungan pekerjaan. Selain itu, penulis juga bisa memahami setiap karakter staf yang ada di tempat magang tersebut.

       Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) penulis bisa mendapat pengalaman mengikuti berbagai seminar dan penulis juga melihat secara langsung kinerja para diplomat baik itu diplomat fungsional maupun duta besar. Penulis juga melihat proses aktifitas administrasi dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mengirimkan berita ke tempat magang penulis.

       Berdasarkan beberapa seminar yang penulis ikuti ada satu garis benang merah yang menghubungkannya, yaitu Diplomasi. Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi sebuah negara. Jadi, dalam beberapa seminar tersebut memberikan keuntungan dalam pencapaian kerjasama politik internasional sehingga terjadinya interaksi antar negara baik itu bilateral maupun multilateral.

5.2  Saran

       Selama satu bulan penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri RI yaitu Periode September 2015. Ada berbagai macam pengalaman yang penulis alami selama periode magang tersebut. Sehingga, penulis bisa memberikan saran yang bermanfaat kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan serupa. Dengan harapan, pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi mahasiswa tersebut. Adapun sarannya sebagai berikut:

1.    Mahasiswa yang ingin melaksanakan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) / Magang di suatu Instansi Pemerintahan maupun Swasta,  alangkah baiknya  jika sesuai dengan Prgram Studi dan Konsentranya di Almamater tempatnya menimbah ilmu. Karena, bisa menyesuaikan diri di tempat kerja yang dipilihnya.

2.    Setelah menemukan tempat Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) / Magang, maka Mahasiswa sebaiknya memasukkan lamaran magang secepatnya maksimal delapan bulan sebelum pelaksaan program magang tersebut. Karena kebanyakan kuota instansi perusahaan untuk program magang cepat terisi, apalagi pelaksanaan magang di setiap universitas bersamaan yaitu pada semester tujuh.

3.    Setelah lamaran dikirim, mahasiswa diharapkan mencari tempat tinggal yang berada di sekitar tempat magang, karena selain menghindari keterlambatan masuk kerja karena lokasinya yang jauh dan juga menghemat biaya hidup.

4.    Mahasiswa yang ingin melaksanakan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) / Magang sebaiknya mempersiapkan kebutuhan kerja sebelum berangkat karena akan memakan waktu jika semua keperluan kerja baru dipersiapkan di tempat magang.

5.    Menjaga tata krama selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) karena apabila tata karma tidak baik selama magang maka hal itu akan berimbas pada nama baik Universitas dan peserta magang yang ingin mengajukan magang di instansi yang sama.

6.    Malu bertanya tersesat di jalan. Pepatah ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP). Mahasiswa diharapkan untuk tidak malu bertanya selama magang mengenai pekerjaan yang diberikan, dengan banyak bertanya, maka akan cepat mengerti tugas yang diberikan oleh atasan.

7.    Selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) mahasiswa di harapkan untuk menahan egonya apabila mendapat kritikan  selama magang tersebut. Karena setiap orang di dunia kerja berbeda-beda, serta dunia kerja dan dunia kampus sangat berbeda jauh.

8.    Sedangkan saran untuk P3K2 ASPASAF BPPK KEMLU RI yaitu, dalam pelaksanaan Seminar yang diselenggarakan pihak KEMLU alangkah baiknya jika pelibatan peserta bukan hanya Universitas-universitas yang berlokasi di pusat saja, akan tetapi dari kalangan universitas yang ada di jauh dari pusat karena kebanyakan informasi mengenai seminar tersebut tidak diketahui oleh beberapa universitas yang jauh dari pusat khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anak Agung Banyu Perwita dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internaional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Breuning, Marijke. 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan.

Ganewati Wuryandari. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hoffman, Stanley. 1998. A World of Complex. Dalam Douglas J, Murray dan Paul Viotti (Ed.), The Defense Policies of Nations: A Comparative Study (hlm.25). Lexington: Lexington Books.

Olton, Roy dan Plano, Jack C. 1999. Internasional Relations Dictionary. Terjemahan oleh Wawan Juanda. 1999. Jakarta: Putra A. Bardhin CV.

Panitia Penulisan Sejarah Deplu. 1971. Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945 – 1970. Jakarta: Percetakan Ofsett KAWAL.

Pribadi Sutiono. 2013. Negosiasi dalam Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siregar, David J. 1961. The Level of Analysis Problem in International Relations. Dalam World Politics (Ed.), The Level of Analysis Problem in International Relations (hlm. 77-92). Vol.14: No.1.

Watson, Adam. 1982. Diplomacy: The Dialogue Between States. Oxford: Routledge Publishing.

White, Brian. 1997. Diplomacy.  Dalam J. Baylis & S. SmitH (Ed.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.

Jurnal:

Hennida, Citra. 2010. Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, (Online), Volume 22, Nomor 1. (http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:diplomasi-publik-dalam-politik-luar negeri&catid=34:mkp&Itemid=61 diakses 10 November 2015).

Wang, J. 2006. Public Diplomacy and Global Business. The Journal of Business Strategy (Online), Vol. 3, No.1, (http://proquest.umi.com/ diakses 3 November 2015.

Internet:

KBRI Beijing Ed.PY. 2013.  Diplomasi. Policy Planning Dialogue RI – RRT: Indonesia Tekankan Kerjasama Kawasan yang Erat (Online), The Global Review,(http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=12748&type=15#.VkKZOV5oZfc diakses 4 November 2015 Pukul 15.10 Wita)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. Sinergi Cendikiawan dan Pemerintah, Cerminkan ASEAN Yang Berorientasi Pada Masyarakat. (http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sinergi-Cendikiawan-dan-Pemerintah-Cerminkan-ASEAN-Yang-Berorientasi-Pada-Masyarakat.aspx diakses tanggal 6 November 2015 Pukul 17.00 Wita)

Mohammad Ridwan. 2015. Sinergi cendikiawan dan pemerintah memajukan kerjasama kawasan. Kemlu RI selenggarakan NEAT Annual Conference ke-13 (Online), Lensaindonesia.com, (http://www.lensaindonesia.com/2015/09/09/kemlu-ri-selenggarakan-neat-annual-conference-ke-13.html diakses 7 November 2015 Pukul 14.40 Wita)

Dokumen

Daftar Pejabat Kementerian Luar Negeri Edisi XXXIII Periode Februari 2015. 2015. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. 2011. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

Usman, Uspiana H. 2014. Laporan Pelaksanaan Magang Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar

---

[1] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan  Internaional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 10.

[2] Stanley Hoffman. 1998, A World of Complex. Dalam Douglas J, Murray dan Paul Viotti (Ed.), The Defense Policies of Nations: A Comparative Study, Lexington: Lexington Books, Hal. 25.

[3] Marijke Breuning, 2007, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, New York: Palgrave MacMillan, Hal. 2

[4] Ibid., Hal. 5

[5] David J Siregar, 1961, The Level of Analysis Problem in International Relations, Dalam World Politics (Ed.), The Level of Analysis Problem in International Relations, Vol.14: No.1. Hal. 77-92.

[6] Roy Olton dan Jack C Plano, 1999. Internasional Relations Dictionary, Terjemahan oleh Wawan Juanda, 1999, Jakarta: Putra A. Bardhin CV, Hal. 202.

[7] Adam Watson, 1982, Diplomacy: The Dialogue Between States, Oxford: Routledge Publishing, Hal. 39.

[8] J Wang, 2006, Public Diplomacy and Global Business, The Journal of Business Strategy (Online), Vol. 3, No.1, (http://proquest.umi.com/ diakses 3 November 2015).

[9] Ganewati Wuryandari, 2008, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 1.

[10] Brian White, 1997, Diplomacy, Dalam J, Baylis & S. SmitH (Ed.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press, Hal. 26.

[11] Ibid., Hal.258.

[12] Pribadi Sutiono, 2013, Negosiasi dalam Hubungan Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. xi.

[13] Panitia Penulisan Sejarah Deplu, 1971, Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945 – 1970, Jakarta: Percetakan Ofsett KAWAL, Hal 21.

[14] Uspiana H Usman, 2014, Laporan Pelaksanaan Magang Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Disertasi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar, Makassar, Hal. 11.

[15] Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, 2011, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, Hal. 290.

[16] KBRI Beijing/ Ed.PY, 2013, Diplomasi. Policy Planning Dialogue RI – RRT: Indonesia Tekankan Kerjasama Kawasan yang Erat (Online), The Global Review, (http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=12748&type=15#.VkKZOV5oZfc diakses 4 November 2015 Pukul 15.10 Wita).

[17] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. Sinergi Cendikiawan dan Pemerintah, Cerminkan ASEAN Yang Berorientasi Pada Masyarakat. (http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sinergi-Cendikiawan-dan-Pemerintah-Cerminkan-ASEAN-Yang-Berorientasi-Pada-Masyarakat.aspx diakses tanggal 6 November 2015 Pukul 17.00 Wita)

[18] Mohammad Ridwan, 2015, Sinergi cendikiawan dan pemerintah memajukan kerjasama kawasan, Kemlu RI selenggarakan NEAT Annual Conference ke-13 (Online), Lensaindonesia.com, (http://www.lensaindonesia.com/2015/09/09/kemlu-ri-selenggarakan-neat-annual-conference-ke-13.html diakses 7 November 2015 Pukul 14.40 Wita).

[19] Hennida, Citra, 2010, Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, (Online), Volume 22, Nomor 1, (http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:diplomasi-publik-dalam-politik-luar negeri&catid=34:mkp&Itemid=61 diakses 10 November 2015).

[20] Roy Olton dan Jack C Plano, 1999. Internasional Relations Dictionary, Terjemahan oleh Wawan Juanda, 1999, Jakarta: Putra A. Bardhin CV, Hal. 202.

[21] Adam Watson, 1982, Diplomacy: The Dialogue Between States, Oxford: Routledge Publishing, Hal. 39.

[22] J Wang, 2006, Public Diplomacy and Global Business, The Journal of Business Strategy (Online), Vol. 3, No.1, (http://proquest.umi.com/ diakses 3 November 2015).